Keterangan Foto: Proses Pembangunan Gedung RSUD Tigaraksa
Tangerang, Suararepubliknews.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sepertinya bakal dibanjiri job dan ujung ujung nya dapat dana hibah lagi. Pasalnya, kasus dugaan pembelian lahan RSUD Tigaraksa belum tuntas namun sudah mendapat dana hibah sebesar 5 Miliar untuk penataan ruangan gedung Kejari dari APBD. Namun kini, tiba tiba Kordinator Aliansi Mahasiswa Primordial Se-Nusantara (AMPN), ‘A.A Pratama’ dikabarkan melakukan pengaduan dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
Bukan tanpa sebab Aliansi mahasiswa tersebut melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. H. Ahmad Muchlis. MARS ke Kejari. Hal itu berdasarkan adanya temuan BPK RI Banten yang disinyalir terjadi di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 terkait dengan proyek pembangunan Gedung RSUD Tigaraksa atas kurangnya volume pada bangunan gedung.
Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023 Nomor : 34.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 13 Mei 2024, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Banten terdapat pekerjaan yang belum melakukan prestasi sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp.2.015.905.721 terkait pembangunan gedung RSUD Tigaraksa yang dilaksanakan oleh salah satu kontraktor.
“Kami berhadap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk bisa segera menindaklanjuti pengaduan atas dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ungkap Pratama kepada Wartawan, Pratama usai selesai membuat laporannya, pada Rabu 12 Juni 2024.
Sebelumnya tersiar kabar dikalangan aktivis di masyarakat, bahwa Kejari Kabupaten Tangerang menerima dana hibah sebesar 5 Miliar untuk “Penataan Ruangan Gedung Kantor Kejari Kab. Tangerang” dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun anggaran 2024.
Sementara Kejati Banten mendapat hibah untuk “Penataan Ruangan dan Renovasi Gedung Kantor Kejati Banten sebesar Rp 3 miliar.
Ditahun yang sama tiba tiba pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Tangerang sebesar 32 Miliar, tanpa diketahui dari siapa, namun beredar kabar uang tersebut dari RSUD Tigaraksa yang diduga menjadi objek penyelidikan.
‘Juara Simanjuntak’ Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Publik dan Pembangunan (JPKPP) berkomentar, dengan menerima Dana hibah pihak Kejari Kabupaten Tangerang maupun Kejati Banten secara psikologis akan sungkan menuntaskan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah petinggi Pemerintahan Kabupaten Tangerang itu.
“Apapun ceritanya dengan adanya Dana hibah pihak kejaksaan akan terpengaruh secara psikologis untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah RSUD Tigaraksa dan menyeret semua oknum yang terlibat. Seberani berani nya, pihak kejaksaan paling juga akan membonsai kasus dengan menyeret oknum oknum di tingkatan rendah sebagai tersangka, ” ujarnya.
Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Ahmad Muchlis, MARS, belum memberikan keterangan terkait laporan Aliansi Mahasiswa tersebut ke Kejari Kabupaten Tangerang. Sudah dilakukan konfirmasi ke nomor Whatsapp Kadinkes oleh wartawan, namun Kadis tidak ada memberikan komentar dan memilih diam dan hanya membaca isi pesan konfirmasi yang dikirimkan. Senada dengan Kadinkes, pihak Kejari Tangerang juga belum memberikan konfirmasi perihal laporan Aliansi mahasiswa (AMPN) tersebut. (13/04/2023)
