Suararepubliknews.com Tulungagung 29/01/2022,,Pelaksanaan Program bantuan siswa miskin(BSM) di dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten tulungagung untuk tahun anggaran 2021 baru terealisasi di tahun 2022.salah satu lembaga sekolah yang sudah menerima yakni smpn 2 kauman kecamatan kauman kabupaten tulungagung meski belum semuanya.
Selain seragam tersebut ternyata masih ada lagi seragam khas yang merupakan kebijakan lembaga sekolah bagi para siswa yang menempuh pendidikan di lembaga tersebut.
Saat dilakukan penelusuran,tidak sedikit wali murid yang mengeluh perihal harga untuk 2 stel seragam khas yang menurut mereka terlalu mahal.”Untuk satu stel seragam batik seharga 235 ribu dan satu stel lainnya 377 ribu”jelas bd sambil menunjukkan seragam khas tersebut.
Agus selaku humas didampingi fajar selaku sarpras menjelaskan terkait hal tersebut ketika ditemui usai memberikan materi pelajaran(28/01/2022).
“Melalui program e money kami baru mendapatkan seragam batik dan pramuka untuk kelas 7 dan sembilan,untuk pengambilannya di kpri kauman sedangkan pembayarannya dikarenakan kartunya belum ada jadi sementara dibayar dulu oleh koperasi ke penyedia”jelas fajar.
Lebih lanjut beliau menjelaskan untuk seragam khas tersebut adalah suatu bentuk kepatuhan siswa atas kebijakan lembaga sekolah.”kami tidak ingat kalau tidak melihat laporannya karena selain seragam juga ada sumbangan sukarela yang sudah termasuk didalamnya.”lanjut fajar.
Ditempat berbeda susetyo nugroho akrab dipanggil yoyok selaku plh perkumpulan tulungagung peduli(pktp) ketika ditemui dan dimintai penyataan terkait progam BSM yang sudah dibagikan meski kpp belum ada menyatakan sangat bertolak belakang dengan surat jawaban yang pernah beliau terima.
“Apabila benar sdh dibagikan tanpa melalui e-money/KPP(kartu pelajar pintar) yang dilengkapi QR_CODE untuk belanja di KPRI, jelas Dinas Pendidikan Tulungagung telah melakukan pembodohan atau pembohongan publik,karena sangat kontradiktif dengan surat jawaban yg ditujukan pada beberapa LSM.”ujar yoyok
Bahkan menurut beliau ada banyak hal yang patut diduga dalam pengadaan tersebut.
“harus didalami juga motif tersembunyi dibalik tidak disusunya SOP oleh dinas terkait hal ini juga bisa memperkuat dugaan adanya MONOPOLI, MARK UP & MONEY LAUNDRY yg indikasinya sdh pernah kami sampaikan sebelumnya “pungkas yoyok….Yl/Kbt
