Jakarta, suararepubliknews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencatatkan sejarah baru dengan tercapainya surplus keseimbangan primer. Ini adalah kali pertama Indonesia mencapai surplus tersebut sejak tahun 2012. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2023 pada Selasa, 20 Agustus 2024, di Senayan, Jakarta.
Surplus Keseimbangan Primer: Capaian Pertama Sejak 2012
Dalam rapat tersebut, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa capaian ini merupakan prestasi penting bagi pengelolaan keuangan negara. “Pada tahun 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatat beberapa prestasi yang cukup menonjol. Pertama, keseimbangan primer mencatat surplus pertama kali sejak 2012,” ungkap Sri Mulyani. Surplus keseimbangan primer menunjukkan bahwa pendapatan negara, setelah dikurangi belanja bunga utang, masih menyisakan kelebihan yang dapat digunakan untuk mengurangi utang pokok.
Surplus Operasional dan Kenaikan Ekuitas: Indikator Positif Pengelolaan Fiskal
Selain keseimbangan primer yang positif, Sri Mulyani juga menyoroti dua pencapaian lainnya. “Surplus laporan operasional ini juga pertama kali terjadi sejak penerapan basis accounting akrual tahun 2025,” tambahnya. Surplus ini mencerminkan bahwa pendapatan operasional negara lebih besar daripada biaya operasionalnya, sebuah pencapaian yang memberikan sinyal positif terkait pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, kenaikan ekuitas pemerintah atau negara tanpa melalui revaluasi untuk pertama kalinya sejak tahun 2015 juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Kenaikan ekuitas ini menunjukkan peningkatan nilai aset negara, yang bisa terjadi karena adanya peningkatan pendapatan atau pengurangan kewajiban.
Pendapatan Negara yang Melampaui Target dan Penerimaan Pajak yang Kuat
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari pendapatan negara yang berhasil melampaui target, terutama penerimaan pajak yang tumbuh kuat. “Pendapatan negara yang melebihi target dan penerimaan pajak yang tumbuh kuat menjadi faktor utama di balik capaian ini,” jelasnya. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dan menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan fiskal yang hati-hati dan bijaksana (prudent) memberikan dampak positif bagi perekonomian.
Peningkatan Tax Ratio dan Tantangan Global
Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga agar tax ratio—rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)—terus meningkat. Pada tahun 2023, peningkatan tax ratio berhasil dicapai dengan penerimaan pajak yang melebihi target undang-undang. “Pemerintah terus meningkatkan perbaikan dari sisi internal dan bekerja sama dengan stakeholder eksternal,” ujar Sri Mulyani.
Dari sisi internal, peningkatan tax ratio dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan yang terus diefisiensikan. Sementara itu, dari sisi eksternal, pemerintah menghadapi tantangan situasi global yang penuh tantangan, termasuk ancaman base erosion profit shifting (BEPS) atau praktik penghindaran pajak antarnegara.
Komitmen Pemerintah dalam Forum Global Taxation
Untuk mengatasi tantangan global tersebut, pemerintah Indonesia aktif dalam forum global taxation. “Kami juga terus bekerja sama dalam forum global taxation agar Indonesia tidak terancam oleh base erosion profit shifting praktik penghindaran pajak antarnegara,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.
Capaian surplus keseimbangan primer ini merupakan bukti nyata keberhasilan strategi pengelolaan keuangan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Dengan terus memperbaiki dan memperkuat kebijakan fiskal, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih tangguh di masa mendatang. (Why)
Sumber: Humas Kemenkeu
