MALUKU, srn – Upaya memperkuat kepatuhan pajak aparatur negara di wilayah kepulauan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas institusi. Wakapolda Maluku Imam Thobroni menerima audiensi Kepala KPP Pratama Ambon Dian Savitri Esthi Wardani di Markas Polda Maluku, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi antara kepolisian dan otoritas perpajakan dalam mendorong kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, khususnya bagi personel kepolisian yang bertugas di wilayah Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan.
Dalam audiensi tersebut, Dian Savitri menjelaskan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah merupakan bagian dari strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan pelaporan pajak berjalan efektif hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Wilayah kerja kami mencakup seluruh Provinsi Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, menjadi sangat penting untuk memastikan pelaporan SPT dapat berjalan tepat waktu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, KPP Pratama Ambon juga menjalankan program Layanan di Luar Kantor, yaitu layanan jemput bola untuk membantu wajib pajak yang berada di daerah dengan keterbatasan akses menuju kantor pajak.
Program ini diharapkan dapat mempermudah anggota Polri maupun masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Maluku dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung program peningkatan kepatuhan pajak di lingkungan kepolisian.
“Kami di Polda Maluku siap memberikan dukungan penuh agar seluruh personel dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sinergi ini penting untuk memperkuat kepatuhan administrasi negara, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku,” kata Imam.
Ia menambahkan bahwa Polda Maluku akan mendorong seluruh satuan kerja untuk mendukung kelancaran program pelaporan SPT Tahunan bagi personel kepolisian.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait di lingkungan Polda Maluku serta jajaran pejabat pengawasan dari KPP Pratama Ambon.
Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara kepolisian dan otoritas pajak dalam mendukung tertib administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur negara terhadap kewajiban perpajakan.
Kolaborasi antara institusi penegak hukum dan otoritas perpajakan merupakan bagian penting dalam membangun budaya kepatuhan pajak di Indonesia. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Maluku, tantangan geografis menjadi faktor yang sering memengaruhi efektivitas pelayanan publik, termasuk pelayanan perpajakan.
Karena itu, pendekatan kolaboratif antara Polri dan Direktorat Jenderal Pajak menjadi strategi yang relevan untuk memastikan pelayanan administrasi negara tetap menjangkau wilayah terpencil. Inisiatif layanan jemput bola yang dilakukan KPP Pratama Ambon juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memperluas akses layanan publik bagi masyarakat di daerah kepulauan.
Sinergi antarinstansi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak aparatur negara, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah.( Dhet ).
