Jakarta, suararepubliknews.com – Dalam suasana politik yang semakin dinamis, Bahlil Lahadalia, yang baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029, telah mengumumkan struktur baru jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Pengumuman ini menjadi sorotan publik karena tidak ada nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dalam susunan kepengurusan tersebut, meskipun sebelumnya santer beredar kabar bahwa salah satu dari keduanya akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Munas XI Partai Golkar dan Pengumuman Pengurus
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang diselenggarakan baru-baru ini, Bahlil Lahadalia tidak hanya ditetapkan sebagai Ketua Umum tetapi juga diberi kewenangan sebagai formatur tunggal. Artinya, Bahlil memiliki kuasa penuh untuk menentukan siapa saja yang akan menduduki posisi dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar hingga lima tahun ke depan.
Pengumuman struktur pengurus ini dilakukan oleh Bahlil pada Kamis, 22 Agustus 2024, di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta. Dalam pengumuman tersebut, Bahlil menyatakan bahwa susunan kepengurusan yang disampaikan saat ini masih terbatas dan akan dilengkapi dalam waktu dekat. Langkah ini, menurut Bahlil, dilakukan untuk memenuhi perintah undang-undang yang mengharuskan pengumuman kepengurusan segera setelah penetapan Ketua Umum.
Susunan Pengurus DPP Partai Golkar 2024-2029
- Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
- Wakil Ketua Umum: Adies Kadir, TB Ace Hasan Syadzily, Melikiades Laka Lena, Wihaji
- Sekretaris Jenderal: M. Sarmuji
- Wakil Sekretaris Jenderal: Puteri Komarudin
- Bendahara Umum: Sari Yuliati
- Wakil Bendahara Umum: Dyah Roro Esti
- Ketua Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Pengumuman ini sekaligus mengkonfirmasi absennya Jokowi dan Gibran dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar, sebuah keputusan yang mengejutkan mengingat spekulasi sebelumnya.
Profil Sari Yuliati, Bendahara Umum Partai Golkar
Sari Yuliati, yang kini menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar, adalah seorang politisi berpengalaman yang telah duduk sebagai anggota DPR RI sejak periode 2019-2024. Lahir di Jakarta pada 2 Juni 1976, Sari adalah lulusan Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia. Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II, yang meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.

Pada pemilihan legislatif 2024, Sari Yuliati berhasil mempertahankan kursinya di DPR RI dengan memperoleh 119.444 suara dari total suara Golkar di dapil NTB II sebesar 206.004 suara. Prestasinya ini juga diperkuat oleh peran aktifnya dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di NTB, di mana pasangan tersebut meraih kemenangan telak.
Analisis: Absennya Jokowi dan Gibran, Apa Maknanya?
Absennya nama Jokowi dan Gibran dalam kepengurusan Partai Golkar bisa jadi mengindikasikan pergeseran dinamika politik di internal partai tersebut. Meskipun Golkar dikenal sebagai partai yang selalu dekat dengan kekuasaan, keputusan ini bisa dilihat sebagai langkah untuk menjaga independensi partai atau mungkin sebagai upaya Bahlil untuk menata ulang strategi politik Golkar dalam menghadapi kontestasi politik ke depan.
Dalam beberapa waktu ke depan, akan menarik untuk melihat bagaimana susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar terbentuk dan apakah ada nama-nama besar lainnya yang akan masuk dalam kepengurusan. Yang jelas, keputusan Bahlil ini menunjukkan bahwa politik Indonesia selalu penuh kejutan, dan strategi partai-partai besar dalam menghadapi Pemilu 2029 akan terus menjadi perhatian publik.
Dengan pengumuman struktur pengurus DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia telah memulai langkah pertamanya sebagai Ketua Umum yang baru. Keputusan untuk tidak memasukkan Jokowi atau Gibran ke dalam kepengurusan tentu akan menjadi topik perbincangan, tidak hanya di internal Golkar tetapi juga di kancah politik nasional. Ke depannya, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil akan menghadapi tantangan besar dalam mengonsolidasikan kekuatannya menjelang Pemilu 2029. (Stg)










