Proyek Bendungan Waeapo Dituding Menggunakan BBM Subsidi, Pembangunan Terhenti dan Masyarakat Menyoroti Ketidakpatuhan Aturan
Namlea, Kabupaten Buru, suararepubliknews.com – Proyek pembangunan Bendungan Waeapo di Kecamatan Lolong Kubah, Kabupaten Buru, yang semula diharapkan menjadi solusi irigasi bagi masyarakat, kini kembali menuai sorotan. Ditengah harapan warga terhadap penyelesaian proyek ini, muncul dugaan kuat bahwa proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk operasional sehari-hari, yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, bukan untuk proyek berskala besar yang seharusnya menggunakan BBM industri.
Bendungan yang Tak Kunjung Rampung dan Penggunaan BBM Bersubsidi yang Memicu Kontroversi
Proyek bendungan yang dimulai beberapa tahun silam ini hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Kebutuhan bahan bakar solar untuk menggerakkan berbagai alat berat dan kendaraan operasional sangat tinggi setiap harinya. Berdasarkan regulasi yang ada, proyek-proyek besar seperti ini diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi atau BBM industri, yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Namun, temuan dari investigasi tim media yang berkunjung ke lokasi pada hari Minggu, Tanggal 8 September 2024 yang lalu, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian. Dalam pantauan, terlihat sebuah mobil dump truck berwarna hijau yang diketahui memuat drum-drum berisi BBM subsidi jenis solar ke lokasi proyek. Aktivitas ini diduga dilakukan secara rutin dan diatur oleh pihak internal proyek melalui perantara pengemudi mobil tersebut.
Salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa BBM bersubsidi itu diantar ke lokasi proyek setiap hari melalui jalan lintas Namlea menuju Namrole. “Setiap hari ada suplai BBM solar dari penjual eceran, biasanya diangkut oleh mobil dump truck hijau milik seseorang yang merupakan warga sekitar ini juga,” ungkapnya.
Masyarakat Pertanyakan Etika Perusahaan dan Ketidakpatuhan terhadap Regulasi BBM Industri
Masyarakat lokal, yang sebelumnya menyambut baik proyek bendungan ini, kini merasa kecewa dan curiga terhadap pelaksanaan proyek yang diduga melanggar aturan penggunaan BBM. Beberapa warga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap ketidakpatuhan pihak perusahaan dalam menjalankan proyek sesuai regulasi yang berlaku.
“Sangat disayangkan kalau proyek besar ini masih menggunakan BBM bersubsidi. Mestinya mereka pakai BBM industri, bukan subsidi. Kalau sesuai aturan, mereka seharusnya punya tangki penampungan minyak di lokasi atau di basecamp, bukan beli dari penjual eceran. Ini jelas mencederai kepercayaan publik,” ungkap seorang warga lainnya.
Dugaan ini semakin diperkuat dengan absennya infrastruktur pendukung seperti tangki penampungan BBM di lokasi proyek. Berdasarkan aturan yang ada, penggunaan BBM industri memerlukan pengelolaan khusus, termasuk fasilitas penyimpanan yang layak. Tidak adanya fasilitas tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa proyek ini memang menggunakan BBM subsidi untuk kepentingan operasionalnya.
Pertanyaan Besar Terkait Pengawasan dan Akuntabilitas Anggaran
Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam proyek ini memunculkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan akuntabilitas anggaran. Mengingat anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan bendungan ini mencapai puluhan miliar rupiah, seharusnya tidak ada alasan bagi pihak pelaksana proyek untuk mengandalkan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Masyarakat pun berharap agar pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, segera turun tangan melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran ini. Jika benar proyek ini menggunakan BBM bersubsidi, maka hal ini merupakan pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti.
Menanti Tindakan Tegas dari Pihak Berwenang
Proyek Bendungan Waeapo merupakan proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan irigasi. Namun, jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, seperti penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan, maka hal ini akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah.
Publik kini menunggu tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini, mengingat pentingnya proyek ini bagi masyarakat Kabupaten Buru. “Kami berharap pemerintah segera bertindak. Jangan sampai proyek ini berlarut-larut tanpa kejelasan dan justru menyusahkan rakyat kecil,” pungkas warga lainnya yang juga menyoroti lambatnya proses penyelesaian bendungan tersebut.
Jika terbukti benar, penggunaan BBM bersubsidi dalam proyek ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menciptakan beban baru bagi negara dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari BBM subsidi. (Red)
