Home / Tak Berkategori

Rabu, 12 April 2023 - 09:27 WIB

Terkait Adanya Video Syur Oknum Kades,Ratusan Warga Cigoong Utara Gerudug Kantor DPRD Lebak.

Ratusan Warga Cigoong Utara Gerudug Kantor DPRD Lebak, Selasa (11/4/2023).

Lebak,Suara Republik News.- Dinilai Sudah Melanggar Kode etik dan Norma Asusila,Ratusan Warga Desa Cigoong Utara Kecamatan Cikulur,Kabupaten Lebak Banten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya video syur Yang sempat Viral dan hebohkan Warga Lebak,diduga dilakukan Oleh kepala desa (kades) Habibi, bersama pegawai honorer Dinas Sosial (Dinsos). Masyarakat meminta agar kades mengundurkan diri atau dipecat.

Enden Mahyudin, Ketua Komisi l DPRD Lebak mengatakan, RDP ini digelar atas permintaan tokoh dan masyarakat Cigoong Utara. Karena, permintaan warga tidak digubris yang menginginkan kades Habibi mengundurkan diri atau dipecat dari jabatannya atas polemik yang berkembang di masyarakat.

“Iya kami di sini menjadi penengah, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, sehingga kondusivitas masyarakat dapat terjaga dengan baik,” kata Enden, kepada wartawan sebelum RDP, Selasa (11/4/2023).

Lanjut Enden, dalam RDP ini pihaknya akan menanyakan semua pihak yang terkait mulai dari Kades Habibi, BPD, tokoh masyarakat, Camat, Dinas PMD sampai dengan Asda l yang mewakili Pemkab Lebak.

“Kami saring semua aspirasi semua pihak, untuk kami ambil kesimpulan untuk memberi masukan kepada pemerintah,” ujarnya.

Fiktor, perwakilan dari masyarakat Cigoong Utara mengaku, RDP ini atas permintaan masyarakat, karena permintaan masyarakat agar kades mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya hingga saat belum juga digubris.

“Wajar kami menginginkan kades berhenti dari jabatannya, karena kami anggap dia tidak pantas menjadi pemimpin dan pengayom masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Camat Cikulur, Sukmawijaya, menyatakan, kasus video syur ini sudah ditindaklanjuti olehnya, bahkan lebih jauh lagi dia telah memberikan sanksi tegas berupa teguran lisan dan tertulis. Sanksi dan teguran tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

“Jadi itu lah kewenangan kami, kalau terkait ada unsur pidana dan lainnya itu ranahnya bukan dari kecamatan,Ujarnya.

(Wan)

Share :

Baca Juga

Siaga Lebaran 2025, PMI Banten Turunkan 399 Personil dan 13 Mobil Ambulans

Daerah

Bengkulu Jangan Lengah! RSKJ Suprapto Kunci Penanganan ODGJ, Dukungan Pemerintah Krusial Wujudkan Visi Gubernur
Komisi IV DPRD Tangerang Angkat Bicara, “‘Banyaknya Pengembang Yang Belum Serahkan Aset Fasos Fasum”

Tangerang Raya

Munas III FSP KEP KSPSI Secara Redmi Dibuka Menteri Ketenagakerjaan RI Dan  Ketua Umum DPP KSPSI
Lamban Tanggapi Surat Forum RW, Walikot Tangerang Diminta Copot Camat Cipondoh dan Lurah Gondrong
Dinkominfo Muba Luncurkan E-Book Review Capaian Kinerja Pemkab Muba, Scan Barcodenya dan Langsung Baca Isi Bukunya
Tingkatkan Kemampuan, Personel Humas se-Ciayumajakuning Ikuti Bimtek di Polresta Cirebon
Proyek TURABP di Kp Bolang Dijadikan Kedok Rampok Uang Rakyat,Ironisnya Pejabat Tutup Mata

Contact Us