SEKAYU– Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang secara resmi dibuka oleh Bupati Muba H. M. Toha, SH, di Auditorium Pemkab Muba, Selasa (6/5/2025). Musrenbang ini menjadi momentum krusial dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Muba untuk tahun mendatang, dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Acara pembukaan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dan pemangku kepentingan, menunjukkan komitmen bersama dalam membangun Muba yang lebih baik. Turut hadir Wakil Bupati Rohman, Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumai, Sekretaris Daerah Dr. Drs. H. Apriyadi, M.Si, Ketua TP PKK Hj. Patimah Toha, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta tokoh masyarakat. Kehadiran Habibah Nurrohmah dari Bappenas RI dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dodi Prasetyo, ST, MT, sebagai narasumber, semakin memperkuat forum strategis ini. Plt Kepala Bappeda Muba, Agus Arisman, ST, melaporkan bahwa Musrenbang RKPD 2026 ini diikuti oleh 75 peserta, terdiri dari pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, pimpinan perusahaan, dan tokoh masyarakat.
Musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan prioritas pembangunan daerah, merumuskan arah kebijakan, program kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target, serta lokasi kegiatan strategis. Agenda ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan rencana pembangunan Kabupaten Muba dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 telah dimulai sejak akhir 2024, melalui serangkaian tahapan yang partisipatif, termasuk forum Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan, pengumpulan pokok pikiran DPRD hasil reses, konsultasi publik, serta forum perangkat daerah yang merumuskan rancangan awal secara teknokratis. “Kami menargetkan seluruh rangkaian proses penyusunan RKPD ini dapat selesai pada akhir Juni 2025, termasuk penetapan Peraturan Bupati,” ujar Agus Arisman.
Dalam sambutannya, Bupati Muba H. M. Toha menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum kolaboratif untuk menyusun perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. “Tema pembangunan Muba tahun 2026 adalah ‘Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi’. Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi,” ungkap Bupati Toha.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muba telah menetapkan lima prioritas daerah, 15 program prioritas, dan 14 proyek strategis yang akan menjadi fokus pembangunan tahun 2026. Dalam upaya mewujudkan visi “Muba Maju Lebih Cepat,” berbagai program unggulan terus digulirkan, seperti Program Keluarga Maju yang dirancang untuk memberdayakan keluarga kurang mampu, dan Program BASANAK (Bantuan Sayang Anak) sebagai langkah konkret dalam penanganan stunting.
Bupati Toha juga menyoroti komitmen Pemkab Muba dalam pengentasan kemiskinan, dengan target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit, yaitu 9,93%, serta memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%, sejalan dengan target nasional dan provinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 74,270. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemkab Muba fokus pada pengembangan pendidikan melalui program unggulan Sekolah Gratis, termasuk penyediaan seragam sekolah gratis untuk meringankan beban orang tua siswa. Capaian bidang pendidikan di Musi Banyuasin menjadi perhatian khusus dari Bappenas RI.
“Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Semoga apa yang kita rencanakan bersama ini dapat terwujud dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Musi Banyuasin,” pungkas Bupati Toha.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Tahun 2026. Rangkaian kegiatan Musrenbang akan berlangsung hingga 26 Mei 2025, dengan agenda teknis bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.
