Medan, suararepubliknews.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor, salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, secara tegas menolak salah satu kadernya, Hasan Basri Sagala, untuk mendampingi bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024. Keputusan ini menambah dinamika politik di Sumut menjelang perhelatan Pilkada mendatang.
Ketegasan GP Ansor dalam Mempertahankan Kehormatan Organisasi
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumut, Adlin Tambunan, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya lebih mendukung Hasan untuk tetap fokus pada tugasnya sebagai Staf Ahli Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta. Menurut Adlin, banyak pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan kontribusi pemikiran dari Hasan, yang selama ini telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya di sana.
“Hasan sebaiknya fokus pada tugasnya membantu Pak Menteri Agama, karena banyak pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan buah pikiran dari Hasan,” ujar Adlin dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Alasan penolakan tersebut juga didasarkan pada insiden di masa lalu, di mana Edy Rahmayadi pernah menghina GP Ansor pada tahun 2019. Hal ini menjadi alasan kuat bagi organisasi untuk tidak mendukung Edy dalam Pilkada mendatang, demi menjaga kehormatan dan martabat GP Ansor yang selama ini mereka junjung tinggi.
Pandangan Pengamat Politik Mengenai Potensi Konflik
Seperti dilansir dari media terpercaya, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara, Agus Suryadi, menilai bahwa pernyataan Edy yang ingin berpasangan dengan Hasan untuk maju pada Pilkada 2024 kurang tepat. Agus mengungkapkan bahwa perilaku Edy yang sempat menghina GP Ansor pada tahun 2019 masih membekas dalam ingatan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser.
“Karena yang kita ketahui, Hasan yang merupakan kader GP Ansor-Banser memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy saat menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2019 lalu,” ucap Agus.
Agus juga memperingatkan bahwa hubungan antara Edy dan GP Ansor bisa menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan anggota GP Ansor terhadap kepemimpinan Edy nantinya. Pernyataan Edy di masa lalu yang menghina organisasi ini dinilai akan menjadi sumber konflik apabila pasangan ini tetap maju di Pilkada 2024.
“Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas,” tutur Agus, menegaskan bahwa dinamika politik di Sumut akan semakin kompleks jika Edy dan Hasan tetap berpasangan.
Langkah PDI Perjuangan dalam Mendukung Edy Rahmayadi
Meski demikian, Edy Rahmayadi, yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, telah resmi mendapatkan dukungan dari partai tersebut untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Dukungan ini diberikan setelah PDI Perjuangan menyerahkan surat tugas kepada Edy pada Rabu (14/8). Selain sebagai kader GP Ansor, Hasan juga dikenal sebagai kader PDI Perjuangan, menambah dimensi politik dalam kontestasi Pilkada mendatang.
Namun, dengan penolakan GP Ansor terhadap Hasan sebagai pendamping Edy, PDI Perjuangan mungkin harus mempertimbangkan kembali strategi mereka untuk memastikan kemenangan di Sumut, mengingat kompleksitas hubungan antara Edy dan organisasi pemuda tersebut. (Stg)
