AMBON, OLDA MALUKU, SuaraRepublikNews. Com- Polda Maluku bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah strategis meningkatkan koordinasi, pelayanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Penandatanganan PKS dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Farida Wahid, S.Pt., S.A.P.,M.Si., di Aula Kantor Kementerian Hukum, kawasan Talake, Ambon, Senin (9/11/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara Polri dan Kementerian Hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi di bidang hukum.
Kapolda Maluku didampingi Kabidkum Polda Maluku. Sementara dari Kanwil Kemenkum turut hadir Kadiv Pelayanan Hukum, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kabid Kekayaan Intelektual.
“Kapolda: PKS Jangan Hanya Formalitas”
Kapolda Maluku menegaskan penandatanganan kerja sama bukan sekadar penguatan hubungan formal, melainkan harus menjadi landasan kolaborasi konkret.
“Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Polda Maluku dan Kanwil Kementerian Hukum. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi,” ungkap Kapolda.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen Polda Maluku”
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat. Sinergi antarlembaga menjadi penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Rositah.
Melalui PKS ini, Polda Maluku dan Kanwil Kemenkum Maluku diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang lebih efektif, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum di Maluku. ( Dhet ).
