Bupati Humbahas Hadiri Kick Off Meeting di BPK Perwakilan Sumut, , Kamis (16/3).
Humbahas, Suararepubliknews.com – Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor hadiri kick off meeting pemeriksaan terperinci atas LKPD 2022 se- Sumatera Utara bersama Gubsu Edy Rahmayadi, anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumut.
REAKSI MEDAN- Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor hadiri kick off meeting pemeriksaan terperinci atas LKPD 2022 se- Sumatera Utara bersama Gubsu Edy Rahmayadi, anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumut, Kamis (16/3) di Aula Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan.
Edy Rahmayadi menjelaskan bahwa tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Sumut sudah berjalan baik dan penuh ketaatan. Meskipun masih ada delapan Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih WTP.
Mengenai delapan daerah yang belum meraih WTP, menurut Edy Rahmayadi, akan melakukan perbaikan kedepannya secara bertahap. Terkait hal itu, Edy Rahmayadi juga meminta kepada Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, untuk memberikan arahan dan motivasi, agar kelola pemerintahan di Sumut lebih baik ke depan.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit yang memberikan pemaparan materi pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa kehadirannya di Sumut adalah menjalankan tugas untuk mempersatukan visi dan tugas pengelolaan pemerintahan.
“Secara maraton saya melakukan ini untuk memperbaiki tata kelola yang tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Saya berharap BPK Sumut lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya,” ucap Ahmad Noor Supit.
Ahmad juga menyampaikan, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Setelah meraih opini WTP, setiap Kepala Daerah dan jajaran juga harus semakin berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, yang bertujuan mencegah terjadinya kecurangan. Pada BPK Perwakilan Sumut, Ahmad mengingatkan, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdapat permasalahan, perlu mendapat perhatian. Kemudian memberikan rekomendasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali, serta memastikan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. (Demak S)
