Home / Tak Berkategori

Kamis, 24 Agustus 2023 - 09:09 WIB

Bupati Humbahas MoU Bersama DJP-DJPK, Optimalkan Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) penandatanganan MoU  di Kantor pusat direktorat jenderal pajak Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Selasa (22/08/2023).

Doloksanggul (Humbahas), Suararepubliknews.com -Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama /Memorandum of Undertanding (MoU) di Kantor pusat direktorat jenderal pajak Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Selasa (22/08/2023).

 

Diketahui, penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut terkait sinergi optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahun 2023.

 

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai pelaksanaan kerja sama Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah.

 

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara langsung tersebut, bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dan pemanfaatan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan.

 

Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan pendapatan dari sektor pajak, sehingga mendorong peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Humbang Hasundutan.

 

Disisi lain, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Dr. Luky Alfirman S.T., M.A mengatakan bahwa pajak merupakan sektor yang sangat penting untuk menopang pendapatan Negara.

 

Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Ini merupakan langkah awal ikhtar kita dalam meningkatkan penerimaan pajak demi menuju Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.

 

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya perjanjian kerja sama itu, ke depannya pemerintah pusat mau pun daerah terus berkomitmen untuk mendukung penuh perjanjian kerja sama tersebut.

( Demak S )

Share :

Baca Juga

Kapolda Maluku Hadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT Provinsi Maluku ke-79
Pj.Bupati Buru Bawaslu Beserta Polres dan KPU Kawal Pelepasan  Distribusi Logistik Kotak Suara Pemilu ke Kecamatan Teluk Kaiely
Mantan Kabareskrim Minta Publik Sabar dan Tak Berasumsi Terkait Kasus Vina
DPW MOI & Adpimpro Banten Gelar Seminar Edukasi Kode Etik Jurnalistik dan Pencegahan Hoaks Jelang Pilkada 2024
Wujud Peningkatan SDM, Bupati Karimun Buka Pelatihan Scaffolding dan Rigger Tahun 2022
Usai Prapid Ditolak Hakim, Kasus Lahan RSUD Tigaraksa Kini Bergulir di Polda Banten

TNI/Polri

Tim Patroli Gabungan Koops TNI Papua Evakuasi 21 Pengungsi di Aifat Timur Jauh Maybrat
Mahasiswa PGRI Palembang Bakal KKN di Muba

Contact Us