HUMBAHAS, SRN – Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Video Conference (Vidcon) Rapat dari Ruang Rapat Setdakab Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (9/2/2026).
Turut hadir mendampingi Bupati, Sekda Chiristison R. Marbun, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Martogi Purba, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kadis Pertanian Tukka Siahaan, Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae dan para kabag.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 ini juga dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, yang melampaui batas atas target pemerintah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa lonjakan inflasi tersebut tidak disebabkan oleh kenaikan harga pangan.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa inflasi harus dilihat secara seimbang karena Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara konsumen, tetapi juga sebagai negara produsen, seperti petani dan nelayan.
Inflasi yang terlalu rendah berisiko menekan petani, nelayan, dan pelaku usaha, bisa ongkos operasional tidak tertutupi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara hati-hati dan seimbang.
Disampaikan juga bahwa faktor tertinggi penyumbang inflasi ini yoy adalah perawatan pribadi, 15, 22 persen, terutama adalah mas/ perhiasan. Ini memang harga dunia, sehingga banyak negara yang menyimpan dalam bentuk emas. Kedua adalah perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, 11, 93 persen. ( Manda ).
