Tangerang, Suararepubliknews – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Tangerang melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Senin (16/6/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat apresiasi yang sebelumnya dikirimkan HMNI kepada DPRD, sekaligus membahas potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.
Sinergi antara Masyarakat Nelayan dan Legislatif
Ketua HMNI Kabupaten Tangerang, Muhamad Jembar, menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan mempererat sinergi antara masyarakat nelayan dan pihak legislatif, terutama dalam hal kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan.
“Kami mengapresiasi dukungan legislatif terhadap masyarakat nelayan. Melalui pertemuan ini, kami ingin menyampaikan berbagai aspirasi dan potensi sektor kelautan yang bisa digarap secara optimal,” ujar Jembar.
Komitmen DPRD dalam Mendukung Nelayan
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyambut baik kehadiran HMNI dan menyatakan komitmennya dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
“Kami siap mendukung langkah-langkah strategis untuk memberdayakan nelayan lokal. Potensi perikanan Kabupaten Tangerang sangat besar dan harus dikelola secara berkelanjutan dan berbasis kesejahteraan,” jelas Amud.
Program Pemberdayaan Nelayan
Dalam pertemuan tersebut, HMNI juga memaparkan sejumlah program seperti pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pendampingan koperasi perikanan, dan usulan penguatan infrastruktur pelabuhan rakyat.
HMNI berharap program-program ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Tangerang.
Kritik terhadap Pelaksanaan Pokir
Namun, HMNI juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Pokir (Program Kegiatan Prioritas) yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan.
Menurut HMNI, alokasi Pokir lebih banyak menguntungkan pengusaha kontraktor dan kelompok konstituen tertentu, sementara kebutuhan riil masyarakat seperti bantuan sosial, nelayan, sekolah, dan lain-lain tidak terpenuhi.
Desakan untuk Evaluasi Pokir
Mohamad Jembar mengungkapkan kekhawatirannya atas kurangnya transparansi dalam pelaksanaan Pokir dan mendesak pemerintah daerah serta DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Pokir harus dijalankan dengan transparan dan adil. Jika tidak ada perubahan, kami siap membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum dan lembaga anti-korupsi,” ujarnya dengan tegas.
Langkah Konkret menuju Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Audiensi dan kritik yang disampaikan hari ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola anggaran publik, serta langkah konkret menuju pemberdayaan masyarakat nelayan dan sektor perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan demikian, HMNI Kabupaten Tangerang berharap dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Tangerang. (Neni)
