MALUKU — Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menerima kunjungan audiensi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Provinsi Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos.
Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku pada Rabu siang (23/7/2025), ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergitas antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam membangun stabilitas keamanan dan kemajuan di Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan tersebut Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, bersama Irwasda, Dirkrimsus, dan Kasubid Bankum Bidkum Polda Maluku.
Senator Bisri As Shiddiq Latuconsina menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kerja keras jajaran Polda Maluku yang dinilai mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Maluku secara optimal.
Meski dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, Bisri menyebutkan bahwa kinerja profesional dan humanis Polda Maluku menjadi contoh sinergi yang efektif antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan kedamaian di daerah.
“Saya datang bersilaturahmi sekaligus menyampaikan apresiasi. Dengan segala keterbatasan, Polda Maluku tetap dapat menunjukan kinerja terbaik. Keamanan di daerah ini tidak terlepas dari kontribusi aktif seluruh jajaran kepolisian,” kata Bisri.
Menanggapi fenomena kebocoran data yang semakin masif di dunia digital, Bisri juga mengangkat isu keamanan siber sebagai hal yang mendesak. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan di Maluku dapat menjalin koordinasi dengan Tim Siber Polda Maluku yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Mengingat kualitas dan kapasitas tim tersebut dinilai mumpuni dalam menangani isu digital dan kejahatan dunia maya.
“Banyak kasus kebocoran data, baik milik masyarakat maupun pejabat, yang tersebar dan diperjualbelikan secara daring. Ini persoalan serius. Saya harap pemerintah daerah dan instansi di Maluku jangan ragu untuk berkoordinasi dengan Tim Cyber Polda Maluku,” imbuhnya.
Senator Bisri juga melaporkan bahwa dirinya saat ini tergabung dalam Tim Perumus RUU terkait Masyarakat Hukum Adat yang tengah dikaji DPD RI. Ia menekankan pentingnya membangun perspektif holistik mengenai peran masyarakat adat, tidak hanya dalam kerangka pemenuhan hak-hak mereka, namun juga kewajiban dan kesiapan mereka dalam menyambut program pemerintah dan investasi di daerah.
“Saya sedang mengonsolidasikan akademisi dan Majelis Latupati untuk membangun kesepahaman. Masyarakat hukum adat tidak boleh hanya bicara soal hak, tetapi juga tentang kewajiban dalam konteks pembangunan,” jelasnya.
Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan menyambut baik masukan serta diskusi konstruktif yang berlangsung dalam audiensi tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan menjaga keamanan Maluku merupakan hasil dari kerja sama yang harmonis antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen sipil.
“Saya selalu sampaikan kepada anggota, ‘berbuat baik dan bekerjalah dengan baik’. Tugas polisi itu dilematik. Di satu sisi kami adalah pelayan masyarakat, di sisi lain kami adalah penegak hukum. Tapi kami harus bisa menjalankan keduanya dengan profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Kapolda.
Menanggapi persoalan kebocoran data, Kapolda memastikan bahwa potensi ancaman di wilayah Maluku relatif kecil, namun tetap harus diantisipasi. “Kami memiliki tim cyber yang solid di bawah Ditreskrimsus. Kami terbuka untuk bersinergi dengan siapa pun, terutama dalam isu-isu strategis seperti keamanan digital,” ujarnya.
Terkait masyarakat hukum adat, Kapolda menekankan bahwa perubahan mindset dan keterbukaan menjadi kunci dalam membuka ruang investasi dan pembangunan di Maluku. Ia menyebut bahwa banyak investor telah datang berdiskusi dengan Polda Maluku dan siap berinvestasi, selama iklim keamanan dan komunikasi berjalan baik.
“Saya selalu sampaikan kepada mitra yang datang, stigma bahwa Maluku itu rawan konflik harus diakhiri. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor adalah jawaban untuk kemajuan Maluku ke depan,” tutur Kapolda.
Audiensi ditutup dengan tekad bersama untuk terus mendorong kolaborasi dan penguatan sinergitas antara DPD RI, Polda Maluku, serta semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Fokus pembahasan pada isu-isu strategis seperti penguatan keamanan, tantangan dunia digital, dan eksistensi masyarakat adat menjadi tonggak penting dalam membangun Maluku yang aman, maju, dan inklusif, ( Dhet ).
