Kapolri Soroti Praktik Suap dan Penghindaran Pajak sebagai Penyebab Utama
Jakarta, suararepubliknews.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan langkah-langkah strategis Polri dalam menangani dan mencegah kebocoran anggaran negara. Hal ini dilakukan sebagai respons atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti besarnya kebocoran anggaran yang mengancam masa depan bangsa.
“Bapak Presiden saat pelantikan 20 Oktober 2024 menekankan bahwa terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, yang membahayakan masa depan kita dan generasi mendatang,”
ujar Jenderal Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (11/11/24).
Penyebab Kebocoran Anggaran: Suap hingga Pemalsuan Cukai
Kapolri menjelaskan bahwa setelah melakukan pendalaman, ditemukan berbagai modus kebocoran keuangan negara. Modus tersebut meliputi suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai. Ia menegaskan bahwa fraud di sektor penerimaan negara merupakan ancaman serius yang perlu diatasi.
“Dari sisi penerimaan keuangan negara terdapat potensi fraud, mulai dari suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai,” jelasnya.
Jenderal Sigit juga menyoroti tax avoidance, atau penghindaran pajak, yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Di sektor perdagangan internasional, penyimpangan turut menjadi perhatian, sementara di sektor PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), permasalahan mencakup sumber daya alam, perikanan, dan kelautan.
Dampak Kebocoran Hingga ke Tingkat Desa
Permasalahan kebocoran anggaran ini, menurut Jenderal Sigit, terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Dampaknya merugikan pembangunan daerah dan menciptakan kesenjangan yang mengancam kesinambungan pembangunan nasional.
“Penggunaan keuangan negara yang bocor berdampak besar, menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kesenjangan yang harus diantisipasi,” ungkapnya.
Strategi Pencegahan Sesuai Asta Cita Prabowo
Kapolri menegaskan bahwa Polri akan menjalankan strategi pencegahan kebocoran anggaran sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Strategi ini melibatkan upaya mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan meningkatkan penerimaan negara di sektor SDA. Langkah-langkah strategis meliputi:
- Penegakan hukum (gakkum) yang profesional dan proporsional.
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
- Kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait.
- Pemanfaatan teknologi untuk pencegahan dan penegakan hukum di bidang SDA.
Rencana Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
Kapolri memaparkan bahwa strategi ini terbagi ke dalam rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana jangka pendek mencakup pembentukan satgas khusus, peningkatan pengawasan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa dilindungi, dan migas.
Sementara itu, rencana jangka menengah berfokus pada optimalisasi penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan, serta mendukung iklim investasi yang sehat. Untuk jangka panjang, Polri menekankan pada perbaikan lingkungan, pemberantasan pertambangan ilegal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan industri yang berkelanjutan.
“Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan industri yang bermanfaat dan meniadakan pertambangan ilegal menjadi fokus jangka panjang kita,” pungkas Jenderal Sigit.
Pewarta: Dhet
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
