Kementerian Luar Negeri Belanda memanggil duta besar Israel di tengah tuduhan bahwa badan intelijen Israel melakukan pengintaian terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Para pejabat Belanda menyatakan keprihatinan mereka atas kegiatan tersebut, menyebutnya sebagai campur tangan asing yang tidak dapat diterima dan menekankan komitmen mereka untuk melindungi independensi ICC.
Den Haag, suararepubliknews.com – Kementerian Luar Negeri Belanda memanggil duta besar Israel untuk Belanda pada hari Rabu (26/06), guna mendapatkan penjelasan dari duta besar tersebut, menyusul adanya tuduhan bahwa badan intelijen Israel melakukan pengawasan rahasia dan spionase terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). “Duta Besar Israel telah diminta untuk melapor kepada Kementerian Luar Negeri sehubungan dengan berbagai tuduhan yang dimuat dalam sejumlah artikel di media The Guardian,” demikian pernyataan kementerian tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani bersama oleh Menteri Luar Negeri Hanke Bruins Slot, Menteri Dalam Negeri dan Hubungan dengan Kerajaan Hugo de Jonge, dan Menteri Kehakiman dan Pertahanan Dilan Yesilgoz-Zegerius. “Pemerintah memandang kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bentuk campur tangan asing yang tidak dapat diterima dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima,” ujar pernyataan tersebut, dan menambahkan bahwa ada kontak yang sedang berlangsung dengan ICC mengenai “berbagai masalah keamanan.” Namun, kementerian tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian kontak tersebut karena alasan keamanan.
Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi bahwa Belanda, sebagai negara tuan rumah ICC, berkewajiban di bawah perjanjian dengan pengadilan untuk melindungi keselamatan dan keamanan staf pengadilan dan harus memastikan bahwa pengadilan “bebas dari campur tangan pihak manapun”.
Pada awal Juni, anggota parlemen Belanda menyerukan penyelidikan atas tuduhan spionase dan intimidasi oleh Israel dengan tujuan menghalangi investigasi ICC terhadap para pejabat Israel. Sebuah pertanyaan tertulis yang diajukan oleh anggota DPR Kati Piri mendesak para menteri agar menyelidiki dugaan kegiatan tersebut. Piri adalah anggota aliansi Partai Buruh Kiri-Hijau yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Komisi Eropa, Frans Timmermans. Dilansir dari media Anews, upaya tersebut dilaporkan bertujuan untuk menghalangi investigasi terhadap kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina.
Pada tanggal 20 Mei, Kepala Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, meminta surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan tiga Pejabat Palestina, dengan mengutip alasan yang masuk akal bahwa mereka bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Stg)
