TANGERANG, srn – Status Desa “MANDIRI” yang disandang Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, kini digugat. Di bawah kepemimpinan Kades H. Jamaludin, miliaran Dana Desa (DD) periode 2023–2026 diduga kuat menjadi “ladang basah” korupsi berkedok proyek berulang dan anggaran non-fisik yang tidak rasional.
Organisasi Lentera Masyarakat Banten membongkar 5 pos anggaran yang dinilai penuh kejanggalan.
– Proyek jalan dan drainase Tahun anggaran (2024–2025). Menelan anggaran sebesar Rp 940 Juta. Diduga kuat terjadi tumpang tindih anggaran (double accounting) pada titik proyek yang sama.
– Dana posyandu Tahun Anggaran 2023–2025 menembus Rp 544 Juta. Angka setengah miliar untuk posyandu dicurigai hanya sebagai “topeng” untuk mencairkan uang tunai.
– Administrasi RTLH Tahun Anggaran 2025. Dicairkan 8 kali dengan total Rp 238 Juta. Ironisnya, dana fantastis ini habis hanya untuk biaya pemetaan dan validasi data**, bukan untuk membangun rumah warga miskin.
– Ketahanan pangan Tahun anggaran 2024. Melonjak drastis hingga Rp 250 Juta tanpa dampak nyata di lapangan.
– Suntikan nodal dan operasional Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp 159 Juta mengalir tanpa transparansi peruntukan yang jelas.
Kades bungkam, desakan audit menguat dari aktivitas masyarakat. Saat tim investigasi mendatangi Kantor Desa, Kades H. Jamaludin tidak berada di tempat. Pesan konfirmasi yang dikirim via WhatsApp pun sengaja diabaikan tanpa jawaban.
> “Uang desa bukan uang pribadi. Setiap rupiah harus dibuktikan manfaatnya bagi rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas laporan,” tegas Lis Sugianto, S.H., Ketua Umum Lentera Masyarakat Banten, Sabtu (13/6/2026).
Lentera Masyarakat Banten mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang segera melakukan audit investigatif. Jika terbukti, ini akan menjadi skandal korupsi Dana Desa terbesar di wilayah Teluknaga. Publik kini menunggu: hukum ditegakkan, atau miliaran uang rakyat menguap di balik meja birokrasi? ( red ).
