Lebak, Suararepubliknews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang gizi anak-anak, kini diterpa kritik tajam di Malingping, terutama terkait penyediaan menu di bulan suci Ramadan.
Banyak orang tua siswa di wilayah ini menyuarakan keluhan dan kekecewaan atas dugaan mark-up harga yang fantastis, jauh melampaui anggaran pemerintah, bahkan disebut-sebut setara dengan harga eceran di warung kecil.
Keprihatinan ini disuarakan lantang oleh Ketua Jawara Banten Bersatu (JBB) DPC Malingping, K. Kiwonk, yang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah untuk segera bertindak tegas dan mengevaluasi total dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak keluhan dari orang tua siswa di Malingping terkait menu MBG yang diberikan saat bulan puasa Ramadan,” tegas K. Kiwonk.
“Kami menemukan dugaan mark-up harga yang sangat jauh, di mana menu sederhana diduga dihargai setinggi standar eceran warung kecil. Contohnya, untuk siswa SMK, menu yang diberikan hanya berupa satu buah jeruk, susu Indomilk Kids, dan roti. Sementara itu, untuk siswa SMP, menu yang diterima adalah susu Indomilk Kids, lima biji kurma, bolu kukus ukuran kecil, dan lima biji telur puyuh.”
K. Kiwonk menambahkan, “Ini bentuk keprihatinan kami. Dengan menu seperti itu, patut diduga ada mark-up harga yang sangat jauh dari anggaran yang ditetapkan pemerintah. Kami mendesak BGN serta pemerintah agar menindak dan mengevaluasi dapur SPPG. Jangan sampai program baik ini malah jadi ajang merugikan anak-anak kita, khususnya di Malingping!”
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menerima laporan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG secara nasional, khususnya terkait mark-up harga bahan baku dan porsi makanan yang tidak sesuai anggaran.
Namun, kasus di Malingping ini menyoroti bagaimana praktik dugaan mark-up ini secara konkret dirasakan oleh siswa dan orang tua, terutama di bulan Ramadan, di mana menu yang disajikan jauh dari standar gizi yang diharapkan untuk anak sekolah.
Menanggapi hal ini, BGN secara umum telah menjelaskan bahwa anggaran bahan baku makanan untuk program MBG berkisar antara Rp8.000–Rp10.000 per porsi, di luar biaya operasional dan insentif.
Guna meningkatkan transparansi, BGN telah mewajibkan setiap SPPG untuk mengunggah foto atau video menu makanan harian di media sosial, lengkap dengan rincian nilai gizi dan harga bahan.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, juga menyatakan kesiapan BGN untuk menindaklanjuti setiap laporan indikasi penyimpangan harga atau kualitas menu.
Nanik menegaskan bahwa mitra yang terbukti melakukan mark-up harga bahan baku atau memaksa penggunaan supplier tertentu akan dikenai sanksi tegas.
Namun, desakan K. Kiwonk dan keluhan para orang tua siswa di Malingping ini merupakan alarm serius yang tidak bisa diabaikan.
Sudah saatnya BGN dan pihak terkait tidak hanya fokus pada transparansi di media sosial, namun juga melakukan audit mendalam dan investigasi konkret terhadap operasional dapur-dapur SPPG, khususnya di Malingping, yang diduga kuat melakukan praktik mark-up.
Evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan gizi yang layak, sesuai anggaran, serta mengembalikan kepercayaan publik agar cita-cita mencerdaskan anak bangsa melalui asupan gizi yang baik dapat terwujud tanpa celah bagi praktik kecurangan yang terang-terangan.(Iwan H)
