MALUKU, srn– Polda Maluku menggelar rapat kerja bersama anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, Mercy Barends, di Markas Polda Maluku, Senin (9/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama lantai lima Mapolda Maluku tersebut dipimpin oleh Mercy Barends dan dihadiri langsung oleh Kapolda Maluku Dadang Hartanto bersama jajaran pejabat utama Polda Maluku.
Dalam sambutannya, Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Maluku. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga legislatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.
Menurut Dadang, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan gangguan keamanan.
“Dalam penanganan konflik di wilayah kepulauan, kami sering menghadapi kendala transportasi laut, cuaca, dan medan yang cukup berat. Namun hal itu tidak menjadi penghambat bagi kami untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Kapolda juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menjelang perayaan Idulfitri, termasuk skenario pengamanan untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama arus mudik.
Ia menambahkan bahwa salah satu potensi gangguan keamanan di Maluku masih berkaitan dengan konsumsi minuman keras yang kerap memicu konflik di masyarakat.
Selain itu, Polda Maluku terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan darurat 110 agar masyarakat dapat segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi.
Pada kesempatan yang sama, Mercy Barends mengapresiasi kinerja jajaran Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.
“Kehadiran kami di sini merupakan bagian dari tugas pengawasan sekaligus untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan Polda Maluku. Kami mengapresiasi respons cepat aparat kepolisian dalam menangani laporan masyarakat maupun gangguan kamtibmas,” kata Mercy.
Ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap setiap potensi konflik di masyarakat, mengingat Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang pernah terjadi di masa lalu.
Selain isu keamanan, Mercy juga menyoroti sejumlah persoalan strategis di Maluku yang membutuhkan perhatian aparat penegak hukum, antara lain praktik penangkapan ikan ilegal, perdagangan minyak ilegal, pembalakan liar, pertambangan ilegal, hingga perdagangan manusia.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut penting dilakukan untuk melindungi sumber daya alam Maluku sekaligus mencegah kerugian negara.
Rapat kerja antara Polda Maluku dan Komisi III DPR RI tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan menjadi momentum penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di wilayah Maluku.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Maluku menunjukkan pentingnya koordinasi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan konflik dan kejahatan lintas wilayah.
Selain persoalan kamtibmas, isu kejahatan sumber daya alam seperti illegal fishing, pembalakan liar, dan perdagangan manusia juga menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan negara dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara DPR RI dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif sekaligus menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat
( Dhet ).
