MALUKU-Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polda Maluku menggelar latihan dan simulasi penanganan konflik sosial di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (11/3/2026).
Simulasi tersebut digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan personel kepolisian dalam mengantisipasi serta menangani potensi konflik kelompok di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
Kegiatan ini dipantau langsung oleh Ronald Refli Rumondor yang hadir bersama Direktur Lalu Lintas Polda Maluku serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Latihan yang berlangsung lebih dari dua jam itu memperagakan skenario penanganan konflik mulai dari munculnya potensi keributan antar kelompok masyarakat, pengamanan awal oleh personel di lapangan, hingga langkah-langkah pengendalian massa melalui penyekatan dan penataan situasi oleh aparat kepolisian.
Dalam simulasi tersebut, personel Polresta Ambon didukung personel Polda Maluku memperagakan berbagai tahapan penanganan konflik secara terukur, termasuk pengamanan lokasi, koordinasi komando, hingga upaya meredam eskalasi situasi.
Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Refli Rumondor mengapresiasi pelaksanaan latihan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.
“Latihan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan. Dengan simulasi yang terencana, anggota dapat memahami langkah-langkah penanganan konflik secara tepat dan profesional,” ujar Rumondor.
Ia berharap kegiatan latihan serupa dapat terus dilakukan secara berkala sehingga personel kepolisian semakin siap dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, khususnya konflik sosial yang melibatkan kelompok masyarakat.
Latihan simulasi penanganan konflik sosial merupakan bagian penting dari strategi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki dinamika sosial tinggi seperti Ambon.
Pendekatan melalui latihan taktis dan simulasi lapangan memungkinkan personel kepolisian memahami secara langsung pola penanganan konflik, mulai dari deteksi dini, pengendalian massa, hingga pengambilan keputusan di lapangan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya preventif aparat keamanan untuk memastikan setiap potensi konflik dapat ditangani secara cepat, profesional, dan proporsional sehingga tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. ( Dhet ).
