MALUKU, SRN – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, seluruh jajaran Polri dituntut terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola organisasi yang semakin baik.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Maluku saat memimpin Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Polda Maluku Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Aula Basudara Manise, Markas Polda Maluku, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk mengevaluasi aspek perencanaan dan pengorganisasian pada seluruh satuan kerja, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Hadir dalam kegiatan itu Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun melalui konferensi video.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa audit kinerja tidak boleh dipandang sebagai instrumen untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran organisasi guna memperkuat kualitas pelayanan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polri.
“Temuan audit bukan untuk menjatuhkan organisasi, tetapi menjadi sarana introspeksi dan pembelajaran agar kita dapat memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kapolda.
Menurutnya, perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang efektif merupakan fondasi utama bagi terbangunnya institusi kepolisian yang profesional dan adaptif terhadap berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang.
Karena itu, seluruh pejabat utama, kepala satuan kerja, dan jajaran kewilayahan diminta memahami secara menyeluruh hasil audit yang telah disampaikan, kemudian menindaklanjutinya secara sistematis agar setiap rekomendasi benar-benar menghasilkan perbaikan yang nyata.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya membangun budaya organisasi yang sehat dan berintegritas dengan menghilangkan praktik temuan berulang yang berpotensi menghambat kinerja institusi.
“Saya berharap tidak ada lagi temuan yang berulang dari tahun ke tahun, tidak ada penambahan temuan, terlebih temuan yang bersifat fatal hingga mengarah pada pelanggaran pidana maupun administrasi berat,” ujarnya.
Lebih jauh, Kapolda menegaskan bahwa tantangan Polri saat ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menjaga dan meningkatkan legitimasi institusi di mata masyarakat.
Menurutnya, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus diimbangi dengan kepercayaan publik yang dibangun melalui pelayanan yang profesional, responsif, humanis, dan berkeadilan.
“Sebesar apa pun kewenangan yang kita miliki, tanpa kepercayaan masyarakat maka pelaksanaan tugas tidak akan berjalan optimal. Karena itu pelayanan yang humanis, profesional, dan responsif harus terus diperkuat,” katanya.
Kapolda menjelaskan bahwa penguatan kepercayaan publik menjadi bagian penting dari transformasi Polri yang saat ini terus didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta pembenahan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.
Dalam konteks keamanan nasional dan pembangunan daerah, Kapolda turut menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas penanganan Polda Maluku sepanjang 2026. Di antaranya pengendalian konflik sosial, pemberantasan peredaran narkotika, penanganan kejahatan jalanan, pengamanan aksi penyampaian pendapat secara humanis, hingga penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing, illegal mining, penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Daerah yang aman akan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat dan investor. Karena itu stabilitas kamtibmas harus menjadi prioritas bersama,” ungkapnya.
Selain memperkuat aspek operasional, Kapolda juga menekankan pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama transformasi organisasi.
Ia menilai setiap anggota Polri harus terus meningkatkan kompetensi, kemampuan analisis, dan keterampilan lapangan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Anggota adalah motor penggerak organisasi. Karena itu pembinaan harus terus dilakukan agar kehadiran anggota benar-benar memberikan manfaat bagi institusi dan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya modernisasi kepolisian, Kapolda mendorong optimalisasi sarana dan prasarana pendukung tugas, termasuk pemanfaatan teknologi pengawasan seperti body worn camera yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme anggota saat bertugas di lapangan.
Ia juga meminta seluruh satuan kerja memastikan kesiapan kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan pengamanan, hingga peralatan penanggulangan bencana agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara maksimal dan responsif.
Di tingkat kewilayahan, Kapolda menaruh perhatian khusus terhadap penguatan fungsi Polsek sebagai ujung tombak pelayanan publik dan deteksi dini potensi gangguan keamanan.
Menurutnya, pendekatan humanis, kedekatan anggota dengan masyarakat, serta kemampuan membangun komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
“Kita ingin membangun polisi yang hadir di tengah masyarakat, memahami masyarakat, dan menjadi solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi kepada Irwasda Polda Maluku beserta seluruh tim audit atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dinilai profesional, objektif, dan konstruktif.
Ia berharap seluruh hasil audit menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Melalui Taklimat Akhir Audit Kinerja Tahun 2026 ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi internal, memperkuat pengawasan, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang modern, transparan, dan dipercaya masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan nasional. ( Dhet ).
