MALUKU, SRN – Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni mengikuti Analisis dan Evaluasi (Anev) Program Ketahanan Pangan Polri yang digelar Mabes Polri, Kamis (30/4/2026), dengan fokus pada optimalisasi produksi jagung dan penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual di Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku itu dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku, termasuk Karo SDM, Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus, serta perwakilan satuan kerja terkait dan jajaran Polres/ta.
Dalam forum evaluasi tersebut, Mabes Polri membahas sejumlah agenda strategis terkait pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2026, mulai dari progres luas lahan tanam jagung, capaian produksi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kesiapan menghadapi panen raya kuartal II tahun 2026.
Selain itu, dibahas pula progres penyerapan hasil panen jagung oleh Bulog sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan menjamin kepastian pasar bagi petani.
Program ketahanan pangan Polri juga diperkuat melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendukung akses pembiayaan sektor pertanian dan pengembangan lahan produktif melalui skema perhutanan sosial.
Forum Anev turut mengulas pembaruan data usulan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta benih untuk mendukung percepatan program swasembada jagung nasional.
Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mendukung penuh program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
“Polda Maluku siap mendukung implementasi program ketahanan pangan melalui pengawasan distribusi, pendampingan kelompok tani, serta pengamanan terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat program,” tegas Wakapolda.
Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program pangan nasional, khususnya di wilayah Maluku.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.
Keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan menunjukkan bahwa isu pangan kini tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari stabilitas nasional. Ketika produksi pangan terganggu, dampaknya bukan hanya pada kenaikan harga, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas.
Fokus pada optimalisasi produksi jagung menjadi langkah strategis mengingat komoditas tersebut memiliki peran penting dalam rantai pangan dan pakan nasional. Dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga aparat keamanan, menjadi indikator bahwa program swasembada pangan membutuhkan pendekatan kolaboratif.
Dalam konteks Maluku, tantangan geografis dan distribusi menjadi faktor penting yang harus diantisipasi. Karena itu, keterlibatan Polda Maluku dalam pengawasan distribusi dan pengamanan program dinilai relevan untuk memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan.
Jika sinergi ini terus diperkuat, maka program ketahanan pangan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. ( Dhet ).
