Humbahas., SRN- Di tengah gelombang pemberitaan yang berkembang luas di masyarakat maupun di media sosial terkait peristiwa yang menyita perhatian warga Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Lembaga Adat Bius Matiti Pomparan Raja Napasang akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh juru bicara lembaga adat tersebut, Drs. Togar Simanullang, pada Minggu (20/9/2026) di Winda Kafe, Kecamatan Doloksanggul, guna meluruskan fakta, menenangkan suasana, serta menjelaskan latar belakang dan kronologi peristiwa yang terjadi pada Sabtu (12/9/2026).
Dalam pernyataannya, Drs. Togar Simanullang menegaskan bahwa apa yang terjadi pada tanggal 12 September bukanlah tindakan yang direncanakan atau disiapkan sebelumnya oleh warga maupun pimpinan Bius Matiti. Peristiwa itu murni merupakan letupan emosional dan reaksi spontan yang muncul di lapangan setelah ketegangan yang dipendam dalam waktu cukup lama.
“Selama ini, masyarakat Bius Matiti terus menahan diri. Kami tidak ingin keributan. Namun serangkaian tindakan yang dilakukan pihak lain terus-menerus memprovokasi kami,” ujar Togar.
Togar menjelaskan, adapun rangkaian peristiwa yang disebut telah memicu kemarahan dan ketegangan secara bertahap, antara lain :
– Pengrusakan pagar kawat berduri di sekitar wilayah Tanah Ulayat/Tanah Adat yang menjadi milik bersama Bius Matiti Pomparan Raja Napasang Simanullang;
– Pencabutan papan nama/plang Pomparan Raja Napasang yang berdiri di wilayah tersebut;
– Dua kali percobaan pembakaran posko yang didirikan warga;
– Pencabutan tanaman seperti pohon pisang dan tanaman jagung yang diusahakan warga;
– Pengrusakan perangkat CCTV yang dipasang untuk keamanan wilayah.
Rangkaian tindakan ini disebut terus berulang dan mencapai puncaknya pada Sabtu (12/9/2026) dini hari, ketika kembali terjadi perusakan terhadap kamera pengawas dan pembakaran posko Bius Matiti.
Pada pagi hari tanggal 12 September, warga Bius Matiti sebenarnya berniat melaksanakan kegiatan rutin kerja bakti/gotong royong yang biasa dilakukan setiap hari Selasa dan Sabtu. Bersamaan dengan itu, warga juga bermaksud melakukan klarifikasi secara damai terkait peristiwa pembakaran posko yang terjadi beberapa jam sebelumnya.
Namun di tengah perjalanan menuju lokasi, rombongan warga dicegat oleh kelompok Pomparan Op. Patar Munte. Pada momen itu, pihak Op. Patar Munte yang diwakili oleh Pimpro Munte, diduga mengancam massa dengan senjata tajam berupa tombak.
Kehadiran senjata tajam dan ancaman yang ditujukan kepada warga yang datang dengan niat baik memicu reaksi spontan. Terjadi perebutan senjata tajam tersebut, yang kemudian berkembang menjadi pemukulan terhadap pihak yang melakukan ancaman, serta perusakan bangunan rumah milik Pomparan Op. Patar Munte.
“Semua terjadi sangat cepat, di luar kendali. Itu bukan instruksi pimpinan, bukan rencana. Itu luapan amarah yang sudah ditahan lama melihat wilayah adat terus diganggu, dijaga dengan cara damai namun dibalas dengan api dan ancaman tajam,” tegas Togar Simanullang.
Oleh karena itu, lanjut Togar, Lembaga Adat Bius Matiti Pomparan Raja Napasang menegaskan :
1. Seluruh warga sangat menghormati hukum yang berlaku di negara ini dan tidak bermaksud melanggar ketertiban umum;
2. Kejadian 12 September adalah reaksi spontan akibat provokasi yang terus-menerus terjadi dan ancaman senjata tajam di tempat umum;
3. Lembaga adat siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas segala peristiwa ini, baik yang terjadi sebelum maupun sesaat pada hari kejadian;
4. Memohon kepada seluruh pihak agar tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang belum tentu benar, serta membiarkan proses hukum berjalan secara transparan dan adil;
5. Tetap membuka pintu dialog untuk menyelesaikan sengketa wilayah maupun persoalan adat melalui jalur musyawarah dengan ketua adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.
“Kami ingin damai. Tanah ( Novri ).
