Jakarta, suararepubliknews.com – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda, menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia yang hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan konsep ramah lingkungan. Dalam pandangannya, isu lingkungan masih belum menjadi prioritas utama bagi penyelenggara pemilu, meskipun krisis lingkungan semakin mengkhawatirkan di Tanah Air.
Keterbatasan Regulasi: Hambatan Menuju Green Election
Disarikan dari media berita terpercaya, Herwyn mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama minimnya penerapan konsep pemilu hijau adalah keterbatasan regulasi yang berlaku saat ini. Meskipun kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup semakin meningkat, aturan yang mengikat penyelenggaraan pemilu untuk lebih ramah lingkungan masih sangat terbatas. “Padahal, konsep green election seharusnya sudah menjadi bagian integral dalam kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu,” ujar Herwyn dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 2 September 2024.
Herwyn menegaskan bahwa dengan semakin mengkhawatirkannya krisis lingkungan, khususnya di Indonesia, sudah saatnya penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai mempertimbangkan penerapan konsep green election dalam setiap tahapan pemilu. Penggunaan teknologi digital sebagai pengganti kertas, menurut Herwyn, bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah lingkungan.
Masyarakat dan Kontradiksi Pemilu Ramah Lingkungan
Herwyn juga menyoroti pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap konsep pemilu ramah lingkungan sebagai sesuatu yang kontradiktif. Salah satu contoh kecil yang ia kemukakan adalah masih maraknya pemasangan alat peraga kampanye di pohon atau penggunaan baliho yang tidak terkendali. Ia mencontohkan, pada Pemilu 2019 di Kota Manado, jumlah baliho yang terpasang mencapai 10.143 buah dengan total ukuran sekitar 37.700 meter persegi, menutupi 23 persen dari luas kota tersebut.
Menurut Herwyn, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep pemilu hijau masih sangat terbatas, baik di kalangan penyelenggara maupun peserta pemilu. Ia menegaskan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pemilu ramah lingkungan.
Langkah KPU dalam Mewujudkan Pemilu Hijau
Untuk mewujudkan pemilu ramah lingkungan, Herwyn menyarankan beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh KPU. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah melakukan daur ulang terhadap alat peraga kampanye yang digunakan selama pemilu. Selain itu, Herwyn juga mengusulkan agar KPU menetapkan regulasi yang mewajibkan peserta pemilu untuk mengangkat isu lingkungan hidup dalam kampanye dan debat.
Menurutnya, upaya untuk menciptakan pemilu ramah lingkungan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh peserta dan masyarakat. Ia berharap, dengan adanya regulasi dan kesadaran yang lebih tinggi, pemilu ramah lingkungan dapat segera terwujud di Indonesia.
“Kampanye pemilu ramah lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak, dan ini harus menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan pemilu ke depan,” pungkas Herwyn. (Stg)
