Polres Buru Siapkan Pengamanan Maksimal di TPS Rawan, Bawaslu Berikan Apresiasi atas Koordinasi
Namlea, suararepubliknews.com – Polres Buru mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang Pilkada serentak 2024. Rakor ini berlangsung di Aula Endra Dharmalaksana, Mapolres Buru, pada Kamis (5/9/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Bawaslu, KPU, Kesbangpol, Satpol PP, serta pejabat utama Polres Buru. Rakor dibuka oleh Wakapolres Buru, Kompol H. Akmil Djapa.
Pemetaan Kerawanan TPS: Dua Indikator Penting untuk Pengamanan Maksimal
Kabag Ops Polres Buru, AKP Deny Indrawan Lubis, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Polres Buru telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di beberapa wilayah sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pusat. Dalam pemetaan ini, terdapat dua indikator utama: TPS yang dikategorikan rawan dan sangat rawan.
Menurut AKP Deny, beberapa lokasi yang dianggap rawan adalah desa-desa di pegunungan, seperti Fena Leisela, Waplau, dan Lolongguba, serta Kecamatan Batabual yang merupakan wilayah penyebrangan.
“Tingkat kerawanan di lokasi-lokasi tersebut dipantau dengan ketat, dan untuk TPS yang termasuk dalam kategori rawan, Polres Buru akan menugaskan satu personil polisi dan dua petugas Linmas di setiap TPS untuk memastikan keamanan maksimal,” jelas Deny.
Polres Buru juga telah mempersiapkan personel untuk 250 TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Buru, dengan simulasi pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan.
Bawaslu Apresiasi Polres Buru atas Koordinasi yang Baik
Bawaslu Kabupaten Buru, melalui Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H), Taufik Fanolong, menyampaikan apresiasi terhadap Polres Buru yang telah mengadakan rapat koordinasi ini. Menurutnya, koordinasi antara lembaga sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran dalam setiap tahapan Pilkada.
“Kami sangat mengapresiasi rakor ini yang diselenggarakan oleh Polres Buru. Selain pihak kepolisian, Bawaslu RI juga telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) pada 26 Agustus 2024 kemarin,” ungkap Fanolong.
Fokus Kerawanan Bawaslu: Tidak Hanya Keamanan, tetapi Juga Tahapan Pemilu dan Logistik
Lebih lanjut, Taufik Fanolong menjelaskan bahwa kerawanan tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan, seperti pencalonan, kampanye, perhitungan suara, hingga distribusi logistik.
“Pengawasan kami juga mencakup potensi masalah seperti kekurangan logistik atau tertukarnya surat suara, yang bisa memicu konflik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan setiap aspek pelaksanaan pemilihan ini secara mendetail,” tambah Fanolong.
Bawaslu berharap dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak kepolisian, KPU, dan seluruh pihak terkait, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai, serta memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.
Pewarta: Dhet
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
