NAMLEA, suaraRepublikNews. Com-Pertemuan silaturahmi dan dialog strategis antara jajaran Cipayung Plus Kabupaten Buru yang terdiri dari Ketua PMII, HMI, KAMMI, GMNI, IMM, serta KNPI Kabupaten Buru bersama Gubernur Maluku menjadi ruang konstruktif untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Buru.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan akses jalan Kecamatan Batabual. Dialog menghasilkan arah kebijakan yang memberikan harapan positif, menyusul perhatian dan komitmen Gubernur Maluku terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan Batabual yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2027 mendatang.
Bagi masyarakat Batabual, pembangunan akses jalan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas, distribusi hasil produksi, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, harapan yang disampaikan adalah agar komitmen Pemprov dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran, serta tahapan pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan, sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai wacana.
“Soroti Legalitas Tambang dan Tenaga Kerja Lokal”
Selain infrastruktur, Ketua PMII Kabupaten Buru M. Idrus Barges juga menyampaikan masukan kritis terkait tata kelola sektor pertambangan, khususnya pentingnya kepastian status hukum dan operasional pertambangan yang legal sesuai peraturan perundang-undangan.
PMII Buru turut menyoroti keberadaan koperasi-koperasi yang terlibat dalam pengelolaan sektor pertambangan, terutama yang hingga saat ini belum menunjukkan progres perekrutan tenaga kerja lokal secara optimal.
Menurut PMII Buru, legalitas pertambangan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif dan perizinan, tetapi juga harus menghadirkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.
Koperasi yang memperoleh ruang dalam pengelolaan pertambangan harus memiliki tanggung jawab sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal, termasuk melalui pembukaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas SDM.
Pertemuan ini menegaskan bahwa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan harus mengambil peran sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Cipayung Plus dan KNPI Kabupaten Buru berharap komunikasi konstruktif ini menjadi awal langkah nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. ( Dhet ).
