Pj Bupati Apriyadi Ikuti Rakor STRANAS PK Secara Virtual, Kamis (8/9/2022) di Ruang Rapat Guest House Griya BumiSerasan Sekate.
SEKAYU, Suararepubliknews – Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin Drs H Apriyadi mengikuti
Rapat Koordinasi Nasional Terkait Penguatan Pembinaan,Pengawasan dan
Pengelolaan BUMD Melalui Strategi NasionalPencegahan Korupsi (STRANAS
PK) Secara Virtual, Kamis (8/9/2022) di Ruang RapatGuest HouseGriya
BumiSerasan Sekate.
Pj Bupati Muba Apriyadi MSi mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya
siap mendukung dengan menyuarakan dukungan pencegahan korupsi di
lingkungan BUMD dengan penguatan fungsi dan pengawasan.
“Pemerintah Kabupaten Muba tentunya akan melakukan evaluasi ataupun
monitoring terhadap BUMD yang ada di Muba. Hal ini untuk memastikan
apakah BUMD Muba masih memberikan banyak manfaat atau
merugi,”tandasnya.
Pada kesempatan ini, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Drs
Tomsi Tohir mengatakan, hadirnya BUMD di suatu daerah, sebagai harapan
untuk bisa memberikan manfaat untuk ekonomi daerah. “BUMD dapat
menggerakkan roda perekonomian di suatu daerah. Untuk itu, agar
manfaatnya dapat diberikan secara maksimal, tentunya harus membangun
tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif dan efisien serta
tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas,”katanya.
Selain itu, juga penting untuk bisa menyamakan persepsi dan melakukan
pembenahan dengan bekerjasama antar semua pihak, untuk mencapai output
yang baik. “Jika perbaikan dan pembenahan sudah dilakukan secara
maksimal namun, BUMD masih merugikan. saya kira sudah tidak ada alasan
untuk mempertahankan BUMD tersebut,”jelasnya.
Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, bahwasanya
BUMD dapat dikelola secara maksimal jika menempatkan Komisaris dan
Direksi yang tepat dan berguna. “Komisaris dan Direksi BUMD memiliki
banyak tanggung jawab. Maka, dalam pemilihannya harus disesuaikan
dengan kemampuan yang dimiliki,”ucapnya.
Lanjutnya, pemerintah di daerah seharusnya sudah dapat memetakan
sendiri BUMD mana yang sehat dan BUMD mana yang sakit. “Karena perlu
kita tekankan, BUMD yang sehat mampu meningkatkan kesejahteraan bagi
masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah. Kalau hadirnya BUMD
lebih banyak memberikan kerugian atau tidak ada manfaatnya. Maka
bubarkan saja,”ungkap Wakil ketua KPK.
