BURU, srn – Aktivitas PT HTI WWI Masarete Camp di Kabupaten Buru, Maluku, diduga menentang instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri Kehutanan menghentikan penebangan kayu dan mencabut HPH bermasalah. Laporan warga menyebut perusahaan masih menjual kayu Meranti Merah ke PT KTI Surabaya via kapal tongkang.
Pengangkutan kayu glondongan Meranti Merah ke industri WWI di Kecamatan Buru Utara Barat juga diduga dilakukan malam hari menggunakan Kapal Landen tanpa dokumen lengkap. Cara pengangkutan malam hari memicu dugaan upaya menghindari pengawasan.
Dampak kerusakan lingkungan sudah dirasakan warga. Ratusan hektar hutan lindung di Desa Seit, Masarete, dan Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, dilaporkan gundul tanpa reboisasi. Akibatnya perkebunan warga hancur, kebun kelapa mengalami erosi besar, serta terjadi banjir di Desa Masarete dan Kayeli.
Kerusakan ini juga mengancam ketahanan pangan. Penambangan di hulu Sungai Waelata berada di kawasan hulu 4 kepala bendungan vital: Waelata, Waetori, Waelo, dan Waetina. Keempat bendungan itu mengairi ribuan hektare sawah yang menjadi lumbung beras Pulau Buru dan Maluku.
“Menentang kebijakan Presiden RI diduga ada keterlibatan oknum pejabat pemerintah sehingga aktivitas berjalan lancar dan aman terkendali,” tulis pelapor dalam aduannya.
Warga berharap Pemerintah Pusat, Kementerian Kehutanan, dan Ketum BAHMI segera turun tangan. Permintaan warga: hentikan aktivitas PT HTI WWI Masarete Camp, cabut HPH bermasalah sesuai perintah Presiden, lakukan penegakan hukum, dan segera reboisasi hutan lindung untuk melindungi 4 kepala bendungan sumber ketahanan pangan.
Sampai berita ini diturunkan, konfirmasi ke pihak PT HTI WWI Masarete Camp dan instansi terkait masih diupayakan.( Dhet ).
Catatan redaksi: Lengkapi dengan:
1. Tanggal kejadian & nama pelapor
2. Foto kayu Meranti Merah, tongkang, kapal Landen malam hari, kondisi hutan gundul, bendungan
3. Keterangan resmi KLHK/Polda Maluku untuk balance
