Indramayu, srn – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha untuk mengubah pola bisnis.
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diminta tidak lagi bergantung pada proyek-proyek pemerintah, melainkan mampu menciptakan peluang usaha yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka dalam acara pengukuhan pengurus KADIN Kabupaten Indramayu periode baru yang digelar pada Senin (6/7/2026).
Ketua KADIN Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menegaskan bahwa KADIN sebagai satu-satunya organisasi pengusaha yang diamanatkan oleh undang-undang harus tampil sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar menjadi penikmat belanja pemerintah.
“Sudah saatnya pengusaha yang tergabung dalam wadah ini bersama-sama membangun pemerintah, baik di kota maupun kabupaten, untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Tidak akan berkembang bila hanya mengandalkan proyek APBD,” tegas Almer usai pengukuhan.
Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam membuka pasar baru, membangun investasi, serta menciptakan kolaborasi yang mampu meningkatkan daya saing daerah.
Almer menilai sinergi antara pemerintah daerah dan KADIN harus diwujudkan dalam bentuk kemitraan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tantangan ke depan, untuk meningkatkan PAD Kabupaten Indramayu, kita harus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah.
Potensi Indramayu ini sudah seharusnya dikolaborasikan oleh KADIN. Jangan menunggu proyek pemerintah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengajak kalangan pengusaha untuk aktif membawa investor menanamkan modal di Kabupaten Indramayu.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan dan kepastian hukum.
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengklaim telah menyiapkan sekitar 20 ribu hektare lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri.
“Pengusaha itu butuh kepastian. Ketika berinvestasi, diperlukan rasa aman dan perizinan yang mudah. Lahan ini tidak beririsan dengan lahan pertanian yang tidak bisa dialihfungsikan,” jelas Lucky.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan dunia usaha melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Ketua KADIN Kabupaten Indramayu yang baru, M. Sanafi, menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya dalam pengembangan sektor ekonomi dan dunia usaha.
Menurut Sanafi, meningkatnya minat investor terhadap Indramayu menjadi momentum yang harus dimanfaatkan KADIN untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini adalah peluang besar bagi KADIN dalam mewujudkan Kabupaten Indramayu yang maju. Bersinergi dengan pemerintah merupakan salah satu cara agar iklim investasi di Indramayu dapat meningkat,” pungkasnya.
Pernyataan para pemangku kepentingan tersebut menjadi penegasan bahwa di tengah keterbatasan belanja pemerintah akibat efisiensi anggaran.
Masa depan dunia usaha ditentukan oleh kemampuan berinovasi, membangun investasi, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor, bukan lagi bergantung pada proyek-proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN. (Saudi)
