Ambon, SRN – 25 November 2025 — Kapendam XV/Pattimura, Kolonel Inf Heri Krisdianto, menanggapi pemberitaan yang mengaitkan oknum TNI mengawal PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) dalam penggusuran brutal terhadap tanah dan tanaman warga di Pulau Kei Besar, Maluku. Dalam klarifikasinya, Kapendam menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, Ambon, 25 November 2025.
Kapendam menjelaskan, keberadaan TNI di lokasi tersebut adalah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya pembangunan Food Estate di Papua Selatan. Proyek ini dinilai sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “TNI hadir untuk mendukung kelancaran distribusi material pembangunan infrastruktur Food Estate, bukan untuk membackup perusahaan atau bertentangan dengan masyarakat,” tegasnya.
Klarifikasi tersebut dikuatkan oleh pernyataan Ketua AMKEI Ambon, Afendi Notanubun, yang juga merupakan tokoh adat dari tiga desa di Kei Besar, yaitu Ohoiwait, Mataholat, dan Wetuar. Afendi membantah keras tuduhan adanya penggusuran brutal oleh PT BBA di wilayah Ohoiwait, Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menjelaskan bahwa pernyataan Prof. Dr. Zainuddin Notanubun, M. P tidak sesuai fakta di lapangan, bahwa proses penggusuran lahan di Walar, Desa Ohoiwait, dilakukan setelah melalui ritual adat yang melibatkan unsur adat, pemerintahan, hingga aparat desa dan muspika. “Lahan yang digusur telah diberikan izin dan prosesnya disaksikan langsung oleh para pemilik lahan,” jelas Afendi.
Terkait aspek legalitas dan kesepakatan pembebasan lahan, Kapendam XV/Pattimura menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Kodam XV/Pattimura. Proses legalitas dan harga pembebasan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan kesepakatan antara perusahaan dengan warga. Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana.
Kapendam menambahkan, keberadaan PT BBA di Ohoi Nerong dari segi ekonomi telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal.( Dhet ).
