Home / Hukum / Jakarta

Rabu, 29 Juli 2026 - 05:48 WIB

Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Dugaan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

JAKARTA,SRN  — Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus bergerak cepat mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah. Selasa 28 Juli 2026.

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung mendatangkan dan memeriksa tujuh orang saksi untuk memperkuat pembuktian perkara tersebut.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa serangkaian pemeriksaan saksi ini merupakan langkah penting penyidik dalam mengusut tuntas aliran dana maupun aset yang berkaitan dengan kasus hukum ini.

Detail pemeriksaan dan alasan penahanan, dari total tujuh saksi yang diperiksa, tiga di antaranya berasal dari pihak swasta, sementara empat saksi lainnya merupakan penyidik kepolisian.

Tujuan pemeriksaan, menguatkan konstruksi hukum dan bukti-bukti tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, Kejagung telah memutuskan untuk menahan Febrie Adriansyah di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Keputusan menempatkan Febrie di Rutan KPK didasari oleh pertimbangan alasan keamanan dan perlindungan, mengingat rekam jejak yang bersangkutan pernah menangani berbagai kasus besar.

Langkah ini juga diambil sebagai bentuk akuntabilitas serta sinergi antarlembaga penegak hukum. Penyidikan hingga saat ini masih terus berkembang seiring ditemukannya bukti-bukti baru dan hasil klarifikasi dari para saksi. ( red)

Share :

Baca Juga

Headline

Febrie Adriansyah  Mantan Jampidsus Ahihirnya Diperiksa Diangkut dengan Mobil Tahanan Kejagung

Jakarta

Tinjau Terminal Purabaya, Kapolri ke Sopir Bus: Hati-Hati dan Jaga Keselamatan Pemudik

Hukum

Dua Surat Perintah dan Sitaan Rp461 Miliar: Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Pertanyakan Keabsahan Penggeledahan Sentul

Hukum

Kejaksaan Agung Titip Tahanan Tersangka TPPU Berinisial FA di Rutan Merah Putih

Hukum

Kejati Riau Tahan 8 Tersangka Corruptor Dana PI, Kerugian Negara Tembus Rp64,2 Miliar

Jakarta

Sapu Bersih Praktik ‘Pinjam Bendera’ Proyek Negara: LKPP Tegaskan Sanksi Blacklist Hingga Jerat Tipikor

Jakarta

 Kriminalisasi Pers vs Mekanisme Hukum: Ketika Laporan Polisi Justru Membungkam Kerja Jurnalistik.

Jakarta

Memahami Posisi Yuridis dan Realisme Geopolitik Atas Polemik Misi Gagal GFS

Contact Us