Instruksi Langsung: Pecat Pejabat Penghambat Penyaluran Pupuk
Jakarta, suararepubliknews.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras terkait kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang berlangsung di Lapangan Kementerian Pertanian pada Rabu (6/11/2024), Amran memerintahkan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, untuk segera memecat manajer yang menjadi penyebab terhambatnya distribusi pupuk ke petani.
“Pak Dirut, tolong manajernya dicopot. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar,” tegas Amran.
Tanggapan Dirut PT Pupuk Indonesia
Menanggapi instruksi Mentan, Dirut PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan tersebut. Ia pun segera berdiskusi dengan Amran dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alamsyah, untuk mencari solusi permasalahan distribusi pupuk.
Amran menanyakan kepada Rachmat, “Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur?”
Tambahan Kuota Pupuk Subsidi oleh Presiden Prabowo
Amran menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menambah kuota pupuk subsidi secara signifikan, mencapai 100% dari kuota tahun lalu, menjadi 9,55 juta ton.
“Bapak Presiden telah menambah kuota 100%. Bukan 50%, tapi 100% untuk seluruh Indonesia. Beliau juga memutihkan hutang petani dan nelayan yang macet. Itu bentuk perhatian besar pada petani, UMKM, dan masyarakat kecil,” ujar Amran.
Keluhan Kades dan Proses Penebusan Pupuk
Dalam kesempatan yang sama, sepuluh kepala desa (Kades) dari berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Cilacap, Banten, Lampung, Ponorogo, Banyuwangi, dan Aceh, menyampaikan keluhan terkait distribusi pupuk yang belum optimal di wilayah mereka. Mereka juga menyoroti kendala dalam proses penebusan pupuk subsidi.
Amran menjelaskan bahwa kini penebusan pupuk hanya membutuhkan KTP.
“Bapak/Ibu, sekarang tebus pupuk gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat atau ke sini. KTP cukup!” tegasnya.
Evaluasi dan Tindakan Tegas dari PT Pupuk Indonesia
Usai acara, Rachmat menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah dalam penyaluran pupuk.
“Kami akan evaluasi dulu, laporan hasil evaluasi akan disampaikan kepada Pak Mentan. Penilaian dilakukan secara objektif, jika terbukti ada kesalahan, tindakan tegas akan diambil,” ungkap Rachmat.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi yang adil,
“Kita evaluasi harus fair dan objektif. Kalau memang ada yang salah, kami sepakat dengan Pak Mentan, demi perbaikan kita tidak ada kompromi.”
Pewarta: Holid
Editor: Stg
Copyright © suararepubliknews 2024
