Bengkulu, suararepubliknews.com – Ketua DPW JBMI Provinsi Bengkulu, Sukriady Sitompul, resmi menjalin kerja sama strategis bersama Direktur RSKJ Suprapto Bengkulu.
Pertemuan penting tersebut berlangsung pada Selasa, 15 April 2025, bertempat di RSKJ Suprapto yang berlokasi di Jalan Bukit Husada, Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
Kerja sama ini digagas sebagai bentuk kepedulian serius terhadap peningkatan layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sering terlihat berkeliaran tanpa penanganan yang layak.
JBMI menilai bahwa keberadaan ODGJ di jalanan bukan hanya persoalan kesehatan jiwa, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketertiban umum serta keamanan sosial masyarakat.
Sukriady menegaskan, misi utama kolaborasi ini adalah memastikan ODGJ mendapatkan hak perawatan yang layak, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki identitas dan berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam keterangan resminya, Sukriady menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi terhadap dr. Jasmen Silitonga, selaku Direktur RSKJ Suprapto.
Menurutnya, sejak dipimpin oleh dr. Jasmen, layanan di rumah sakit tersebut meningkat drastis, terutama dalam penanganan ODGJ yang sebelumnya kerap luput dari perhatian.
JBMI sendiri, lewat jaringan relawan yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota, telah aktif membantu evakuasi dan pelaporan ODGJ yang ditemukan terlantar.
Sukriady juga menyebutkan bahwa kerja sama dengan RSKJ Suprapto ini telah terjalin selama beberapa tahun, namun saat ini ditingkatkan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan aktif.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pula jajaran pengurus JBMI dari berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu, yang menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program bersama ini.
Memasuki inti pertemuan, kedua belah pihak membahas sistem pelaporan cepat antara relawan JBMI dan tim medis RSKJ, guna mempercepat penanganan kasus ODGJ yang ditemukan di lapangan.
Ditekankan pula perlunya pelatihan teknis bagi para relawan agar mereka bisa menangani ODGJ dengan pendekatan yang tepat dan tidak membahayakan keselamatan siapa pun.
Direktur RSKJ Suprapto, dr. Jasmen Silitonga, menegaskan bahwa pihaknya sangat terbantu oleh kerja-kerja lapangan dari JBMI, terutama dalam mengidentifikasi pasien-pasien baru.
Ia menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap laporan JBMI secara cepat, serta menjalin komunikasi langsung dengan instansi terkait jika ditemukan pasien tanpa identitas.
RSKJ Suprapto pun kini telah mengembangkan sistem database khusus untuk mencatat rekam jejak perawatan ODGJ, demi memudahkan pengawasan dan evaluasi jangka panjang.
Dalam forum yang sama, JBMI juga meminta dukungan penuh dari Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, agar kegiatan ini bisa dijalankan secara berkelanjutan tanpa hambatan birokrasi.
Sukriady menyampaikan harapan besar agar Pemprov Bengkulu dapat mengakui peran JBMI secara resmi dalam ekosistem pelayanan sosial dan kesehatan mental.
“Apapun bentuk kegiatan sosial di bidang kejiwaan, kami selalu beriringan dengan rumah sakit jiwa. JBMI siap menjadi jembatan antara masyarakat dan instansi kesehatan,” jelas Sukriady.
Kerja sama ini akan diperkuat melalui nota kesepahaman yang sedang disiapkan, mencakup alur koordinasi, SOP evakuasi ODGJ, dan penanganan pasca perawatan.
JBMI juga tengah menyusun proposal permintaan bantuan fasilitas ambulans khusus untuk evakuasi ODGJ, agar mobilisasi lebih cepat dan aman.
Di sisi lain, RSKJ Suprapto mengaku tengah meningkatkan kapasitas ruang rawat serta memperkuat tenaga medis yang menangani gangguan kejiwaan berat.
Terkini, rumah sakit tersebut telah menambah ruang observasi, serta mengembangkan unit penjangkauan komunitas berbasis kampung agar lebih responsif.
Dalam dua bulan terakhir, tercatat peningkatan penanganan ODGJ hingga 37 persen, mayoritas dari laporan langsung JBMI dan masyarakat.
RSKJ Suprapto juga telah menjalin koneksi digital dengan Dinas Sosial Provinsi untuk verifikasi data identitas pasien secara real-time.
Data terbaru mencatat lebih dari 300 ODGJ ditangani sepanjang kuartal pertama 2025, baik yang berasal dari Kota Bengkulu maupun dari luar daerah.
Peran relawan JBMI menjadi sangat vital dalam hal ini, mengingat keterbatasan personel di lapangan dari instansi pemerintah.
Kerja sama ini diprediksi mampu mempercepat target Provinsi Bengkulu bebas ODGJ terlantar di jalanan pada tahun 2027 mendatang.
JBMI pun terus melakukan pendekatan sosial dan edukasi ke masyarakat untuk mengubah stigma terhadap ODGJ yang selama ini dipenuhi dengan ketakutan dan diskriminasi.
Sukriady menyebutkan bahwa pendekatan kemanusiaan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan ini secara beradab dan menyeluruh.
JBMI Bengkulu menilai kolaborasi seperti ini harus menjadi model di seluruh Indonesia, demi menjamin hak-hak dasar warga negara, tanpa kecuali.
Pertemuan antara JBMI dan RSKJ Suprapto Bengkulu menjadi langkah nyata, bukan sekadar wacana, menuju perawatan ODGJ yang lebih terstruktur, manusiawi, dan solutif.
Kolaborasi ini juga membuka ruang sinergi lebih luas bersama dinas sosial, kepolisian, hingga lembaga pendidikan untuk menciptakan Bengkulu merah putih yang aman, sehat, dan peduli sesama.itu selogan H. Helmi hasan Gubernur bengkulu saat ini dan kami segenap jajaran JBMI mendukung selogan tersebut.
(S. Sitompul)
