AMBON, SRN – Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bergerak cepat terjun langsung membantu proses evakuasi para korban terdampak erupsi Gunung Api Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu sore (9/5/2026). Kehadiran Pangdam ini menjadi bukti nyata kepedulian TNI untuk memastikan keselamatan masyarakat dan efektivitas langkah evakuasi di tengah situasi darurat.
Didampingi Danrem 152/Baabullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., Pangdam tiba di lokasi disambut langsung oleh Bupati Halmahera Utara beserta jajaran Forkopimda. Tanpa membuang waktu, Pangdam segera menuju Pos Pemantauan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai proses penyelamatan para pendaki yang terjebak di tengah amukan abu vulkanik.
Berdasarkan laporan dari Dandim 1508/Tobelo, total terdapat 20 pendaki yang berada di atas gunung saat erupsi terjadi. Hingga saat ini, tim gabungan telah berhasil mengevakuasi 18 orang, di mana 17 orang dinyatakan selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara itu, tim terus bekerja keras mencari dua warga negara asing (WNA) yang masih dalam proses pencarian.
Rasa duka yang mendalam nampak jelas saat Pangdam melihat langsung jenazah salah satu korban, seorang perempuan berusia 29 tahun yang merupakan pegawai Pertamina Ternate, di RSUD Tobelo. Kunjungan ini bukan sekadar urusan formalitas militer, melainkan bentuk dukungan moril bagi keluarga korban dan para petugas di lapangan yang mempertaruhkan nyawa.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menegaskan bahwa keselamatan manusia adalah prioritas tertinggi. Ia menyayangkan adanya aktivitas pendakian di tengah status gunung yang sudah berada pada Level 2 (Waspada). Menurutnya, peringatan dan larangan seharusnya dipatuhi demi mencegah terjadinya tragedi.
”Kami hadir di sini untuk memastikan semua pihak bekerja maksimal dalam misi kemanusiaan ini. Saya ingin menekankan bahwa ketika gunung sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya dan statusnya naik, maka tidak ada lagi alasan untuk melakukan pendakian. Ke depan, koordinasi antara pihak pemantau, perangkat desa, dan masyarakat harus lebih diperketat “. (Dhet ).
