Jakarta, suararepubliknews.com – Keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan publik, terutama putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Kaesang menjadi bahan perbincangan setelah kedapatan menggunakan jet pribadi saat mengantar istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Namun, dalam polemik ini, nama putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, juga ikut terseret.
Polemik Penggunaan Jet Pribadi: Mengapa Gibran Terseret?
Polemik dimulai setelah video Kaesang dan Erina beredar, menunjukkan mereka menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Biaya sewa pesawat privat ini diketahui sangat mahal, mencapai sekitar Rp 265,8 juta hingga Rp 308,8 juta per jam, dan ini menimbulkan reaksi negatif dari publik.
Kehebohan semakin memanas ketika seorang warganet mengunggah dokumen yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut dimiliki oleh Garena Online (Private) Ltd, sebuah unit usaha dari SEA Group, yang juga menaungi Shopee. Keterlibatan Gibran muncul karena Garena dan Shopee diketahui telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solo, yang dipimpin oleh Gibran, untuk membuka Hub di Solo Technopark pada Desember 2021.
Selain itu, Garena juga menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Kaesang bersama pengusaha Solo, Kevin Nugroho, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Jet pribadi yang digunakan oleh Kaesang diduga difasilitasi oleh Gang Ye, seorang taipan dan petinggi perusahaan SEA Limited. Dugaan gratifikasi pun muncul di tengah publik.
Pengaduan MAKI ke KPK: Apa Peran Gibran?
Seperti disarikan dari media terpercaya, nama Gibran semakin mencuat setelah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengadukan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi. Boyamin mengajukan pengaduan pada Rabu, 28 Agustus 2024, melalui saluran aduan masyarakat KPK. Dalam aduannya, Boyamin menyertakan surat perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemerintah Kota Solo dan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Isi perjanjian tersebut mencakup pembangunan kantor dan pusat gaming di atas lahan milik Pemerintah Kota Solo. Boyamin berpendapat bahwa pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaesang mungkin ada hubungannya dengan kerja sama yang pernah dilakukan Gibran dengan Shopee pada 23 April 2021. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa pemberian fasilitas mewah dapat dikategorikan sebagai gratifikasi karena bisa memengaruhi kebijakan penyelenggara negara, bahkan jika diberikan kepada anggota keluarga.
Menunggu Klarifikasi dari KPK
Proses hukum terkait polemik ini masih berjalan, dengan KPK yang akan menilai apakah pemberian fasilitas jet pribadi tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi atau tidak. Boyamin mengungkapkan bahwa niatnya hanya untuk membantu memperjelas perkara ini, dan ia berharap agar KPK dapat menilai kasus ini secara objektif.
Kasus ini menambah kompleksitas situasi di sekitar keluarga Presiden Jokowi, terutama menjelang Pilkada dan pemilihan umum yang semakin dekat. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini, termasuk klarifikasi dari pihak terkait dan keputusan yang akan diambil oleh KPK. (Stg)
