Vladimir Putin berjanji untuk membangun sistem perdagangan dan keamanan dengan Korea Utara yang tidak dikendalikan oleh Barat
Moskow, suararepubliknews.com – Putin menjanjikan dukungannya yang tak tergoyahkan dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh media pemerintah Korea Utara pada hari Selasa (18/06), menjelang kunjungannya ke negara tersebut. Dalam surat tersebut, yang diterbitkan di Rodong Sinmun, yang merupakan corong Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, presiden Rusia mengatakan bahwa kedua negara telah mengembangkan hubungan dan kemitraan yang baik selama 70 tahun terakhir berdasarkan kesetaraan, rasa saling menghormati, dan saling percaya.
“Kami akan mengembangkan mekanisme alternatif perdagangan dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat, dan bersama-sama menentang pembatasan sepihak yang tidak sah,” tulis Putin. “Dan pada saat yang sama kami akan membangun infrastruktur keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eurasia”. Dia berterima kasih kepada Korea Utara karena mendukung langkah yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina, dan menjanjikan dukungan bagi upaya Pyongyang untuk mempertahankan kepentingannya meskipun ada ancaman militer dan tekanan dari Amerika Serikat.
Artikel ini diterbitkan sehari setelah kedua negara mengumumkan bahwa Putin akan mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun terakhir untuk kunjungan selama dua hari yang dimulai pada hari Selasa (18/06). Penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, mengatakan bahwa Rusia dan Korea Utara mungkin akan menandatangani sebuah perjanjian kerjasama selama kunjungan tersebut yang akan mencakup isu-isu keamanan.
Ia mengatakan bahwa kesepakatan ini menyinggung negara lain, namun akan “menguraikan prospek kerjasama lebih lanjut, dan akan ditandatangani dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah terjadi di antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir di bidang politik internasional, di bidang ekonomi… termasuk, tentu saja, dengan mempertimbangkan isu-isu keamanan.”
Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, menteri sumber daya alam, kesehatan, dan transportasi, kepala badan antariksa Rusia dan badan transportasi kereta api, serta orang kepercayaan Putin di bidang energi, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, akan menjadi bagian dari delegasi tersebut. Kunjungan ini akan mencakup diskusi empat mata antara kedua pemimpin, serta sebuah konser gala, resepsi kenegaraan, upacara penghormatan, penandatanganan dokumen, dan pernyataan kepada media, kata Asisten Kepala Negara Yuri Ushakov kepada para wartawan, demikian menurut kantor berita Interfax Rusia.
Menjelang kunjungan tersebut, Korea Utara tampaknya telah melakukan persiapan untuk kemungkinan parade militer di pusat kota Pyongyang, demikian ditunjukkan oleh foto-foto satelit komersial. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengulangi tuduhan pada hari Senin bahwa Korea Utara telah memasok “puluhan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia” untuk keperluan perang melawan Ukraina. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengamati Putin ” semakin putus asa dalam beberapa bulan terakhir” dan berpaling kepada Iran dan Korea Utara untuk mendapatkan kembali peralatan yang hilang di medan perang.
Moskow dan Pyongyang membantah adanya transfer senjata. Dilansir dari media Reuters, KTT ini merupakan ancaman terbesar bagi keamanan nasional AS sejak Perang Korea, kata Victor Cha, mantan pejabat keamanan nasional AS yang saat ini menjabat di Pusat Studi Strategis dan Internasional. “Hubungan ini, yang memiliki sejarah yang panjang dan dihidupkan kembali oleh perang di Ukraina, merongrong keamanan Eropa, Asia, dan tanah air AS,” tulisnya dalam sebuah laporan pada hari Senin (17/06).
Dia meminta Washington untuk bekerja sama dengan Eropa dan Mitra Negara lainnya untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Pyongyang, melibatkan China, dan meluncurkan sebuah gerakan hak asasi manusia dan informasi untuk membanjiri Korut yang sangat tertutup dengan media dari luar. Secara resmi Negara yang dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB atas program rudal balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006, dan langkah-langkah tersebut telah diperkuat selama bertahun-tahun.
Selama beberapa tahun terakhir, Dewan Keamanan PBB terpecah dalam hal penanganan Pyongyang. Rusia dan Cina mengatakan bahwa semakin banyak sanksi yang ditimpakan kepada mereka, itu tidak akan berhasil dan mereka ingin agar dari langkah-langkah sanksi tersebut diberikan keringanan. (Stg)
