Home / Jakarta

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:33 WIB

Sapu Bersih Praktik ‘Pinjam Bendera’ Proyek Negara: LKPP Tegaskan Sanksi Blacklist Hingga Jerat Tipikor

 

JAKARTA , SRN— Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari praktik culas pengalihan pekerjaan atau yang populer dikenal sebagai praktik “pinjam bendera”.

Melalui aturan terbaru, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan pelarangan total terhadap penggunaan nama perusahaan lain dalam tender pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan ketentuan LKPP No. 3 Tahun 2026 Pasal 5 ayat (1) huruf a, tindakan meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan lain secara tegas dikategorikan sebagai pelanggaran. Praktik yang kerap diwarnai dengan komisi (fee) berkisar 2% hingga 5% ini kini resmi ditutup.

Ancaman sanksi berlapis bagi pelanggar. Para penyedia jasa konstruksi dan kontraktor yang nekat menjalankan praktik ini menghadapi konsekuensi hukum dan administratif yang amat berat, meliputi:

– Pemutusan kontrak sepihak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak memutus kontrak kerja secara sepihak apabila ditemukan manipulasi pengerjaan.

– Masuk daftar hitam (Blacklist). Rekanan yang melanggar akan di-blacklist selama 2 (dua) tahun secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

– Sanksi keuangan dan perizinan. Pelanggar dikenakan denda, kewajiban ganti rugi, hingga pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta SIUJK.

– Ancaman pidana tipikor apabila praktik pengalihan pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian negara atau proyek mangkrak, kontraktor maupun pemilik bendera berpotensi dijerat tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dampak buruk praktik ‘pinjam bendera’ pengalihan seluruh pekerjaan melalui surat kuasa buatan dianggap merusak ekosistem pengadaan. Selain mengaburkan tanggung jawab hukum saat proyek gagal atau mutu bangunan asal-jadian, praktik ini menutup peluang persaingan sehat bagi kontraktor kecil serta menjadi pintu masuk praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Membedakan linjam bendera, KSO, dan Subkon. LKPP mengimbau para pelaku usaha untuk memahami batas-batas legalitas pengerjaan proyek pemerintah. Untuk menghindari jerat hukum dan pemutusan kontrak, para kontraktor diimbau untuk memastikan seluruh peralatan dan tenaga ahli milik sendiri atau terikat secara sah.

Baca Juga  Pelantikan Astamaops Kapolri, Komjen Pol Imam Sugianto Serah Terima Jabatan kepada Irjen Pol Akhmad Wiyagus

Jika kapasitas perusahaan belum memadai, gunakan skema KSO resmi sejak tahap pendaftaran tender. Mengonsultasikan klausul kontrak kepada legal counsel sebelum menandatangani perjanjian pengerjaan. ( MT )

Share :

Baca Juga

Hukum

Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Dugaan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Jakarta

Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Polri Cegah Konflik Meluas dalam Aksi Demonstrasi

Jakarta

Buruh KSPSI dan Polri Adakan Bakti Sosial, Ratusan Paket Sembako Dibagikan kepada Warga

Jakarta

Kepedulian Taruna Akpol : Mengajarkan Calistung Hingga Memotivasi Anak Jalanan

Jakarta

Presiden Prabowo Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Pengemudi Ojol di Tengah Demo Anarkis

Jakarta

JNE Gelar Sosialisasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB): Strategi Merambah Dunia Farmasi, Komitmen Jaga Kualitas dan Regulasi Distribusi Obat

Jakarta

BPK Bongkar “Bancakan” Banten: Proyek Dinkes Cacat, Anggaran DPRD Bocor

Jakarta

Kak Seto : Pembinaan dan Pendidikan di LPKA Sudah Mendekati Angka 10

Contact Us