MALUKU- Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menerima kunjungan reses anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos., M.Si.
Reses dalam rangka penyerapan aspirasi terkait dinamika keamanan di wilayah hukum Polda Maluku ini berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Kamis (18/12/2025).
Turut hadir dalam pertemuan itu Irwasda, Kabidkum, Wadir Reskrimum, Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus, dan Ps. Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Maluku, serta Wakapolresta P. Ambon & PP. Lease, termasuk jajaran Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan tersebut Wakapolda menyampaikan gambaran umum mengenai stabilitas Kamtibmas di wilayah Maluku. Meski situasi secara umum terkendali, sejumlah daerah masih memiliki potensi kerawanan yang tinggi akibat gesekan horizontal berbasis hubungan antar-kampung, sengketa batas wilayah adat, serta aksi balasan yang bersifat turun-temurun.
Ia juga menjelaskan fenomena perkelahian antar remaja yang melibatkan kelompok pemuda di kawasan perkotaan maupun pinggiran Ambon yang terus menjadi perhatian serius jajaran kepolisian.
Perkelahian, kata Wakapolda biasanya dipicu persoalan sepele—mulai dari saling ejek, konsumsi minuman keras, hingga tantangan melalui media sosial—kerap berkembang menjadi keributan massal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
Terhadap kondisi tersebut, Polri telah meningkatkan pola patroli dialogis, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat guna meminimalisir potensi konflik yang mengarah pada benturan fisik. “Hal ini juga perlu adanya kolaborasi multi-level antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat guna menciptakan ruang sosialisasi yang lebih positif bagi generasi muda,” ungkapnya.
Bisri Latuconsina pada kesempatan itu menyoroti tantangan keamanan yang masih menghantui masyarakat Maluku, khususnya konflik bermotif sosial dan kekerabatan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Ia penyampaian aspirasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.
Bisri mendorong peningkatan pendekatan komunitas serta penguatan dialog antarwarga sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik jangka panjang, mengingat struktur sosial Maluku yang kaya budaya namun juga sensitif terhadap sentimen historis.
Menanggapi hal tersebut, jajaran Polda Maluku menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan. Di antaranya meningkatkan kehadiran polisi di titik rawan konflik dan lokasi yang sering menjadi arena tawuran pemuda; mengoptimalkan Tim Patroli Respon Time pada areal rawan ganguan krimimal; mempercepat penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar komunitas; menggandeng tokoh adat dan pemuda untuk menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif.
“Kami juga berkomitmen dalam menjaga profesionalisme dan transparansi penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian terus meningkat,” tutup Wakapolda. ( Dhet ).
