TANGERANG, SRN – Kejahatan pertanahan atau yang kerap melibatkan sindikat mafia tanah masih menjadi salah satu momok paling meresahkan bagi masyarakat Indonesia. Di tengah masifnya kampanye pemberantasan mafia tanah, korban sering kali dihadapkan pada labirin birokrasi yang panjang dan melelahkan.
Berdasarkan edukasi hukum yang disampaikan oleh Irwansyah S.H., Praktisi Hukum juga Aktivis dari LBH BONGKAR, masyarakat yang menjadi korban atau mendapati indikasi penyerobotan lahan, pemalsuan dokumen, hingga penipuan, dituntut untuk aktif menempuh berbagai jalur formal secara mandiri. Namun timbul pertanyaan kritis, seberapa efektifkah prosedur ini melindungi rakyat kecil, atau justru membebani korban dengan beban pembuktian yang berat?
Membedah Prosedur Pelaporan: Hak atau Beban Administratif?
Berikut adalah tahapan formal yang harus ditempuh oleh masyarakat ketika menghadapi sengketa atau dugaan mafia tanah, dengan melakukan pengumpulan dokumen dan bukti pendukung.
– Bukti Kepemilikan Asli: Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli (AJB), girik, atau petok D.
– Dokumen Pendukung Lain: KTP, Kartu Keluarga, surat waris, hingga riwayat pembayaran PBB.
– Kronologi Runtut: Catatan detail mengenai waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
– Jalur Administrasi (Kementerian ATR/BPN)
– Mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) atau Kanwil BPN setempat.
– Memanfaatkan kanal digital seperti laman SP4N-LAPOR!, email resmi (surat@atrbpn.go.id), Hotline WhatsApp Pengaduan BPN di 0811-1068-0000, atau melalui aplikasi TUNTAS milik ATR/BPN.
Jalur Hukum Pidana
Jika ditemukan unsur pemalsuan, penyerobotan, atau penggelapan, korban dapat membuat Laporan Polisi (LP) di Polres/Polda/Bareskrim. Memanfaatkan posko atau pusat pengaduan mafia tanah di Kantor Kejaksaan Negeri setempat. Jalur Perdata (Pengadilan Negeri)
Jalur hukum perdata, mengajukan gugatan pembatalan akta atau peralihan hak yang cacat hukum ke Pengadilan Negeri setempat, yang umumnya membutuhkan pendampingan kuasa hukum.
Ketika korban harus berjuang sendiri di labirin hukum, meskipun saluran seperti hotline WhatsApp, aplikasi digital, hingga posko khusus telah disediakan, efektivitas di lapangan kerap menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pemerhati hukum dan masyarakat.
“Beban pembuktian di pundak korban, karena sindikat mafia tanah biasanya bekerja secara terstruktur, melibatkan jaringan profesional mulai dari pemalsu dokumen hingga oknum di dalam lembaga pencatatan,” kata Irwansyah, (13/11/2026).
Menuntut korban yang sebagian besar adalah masyarakat awam atau lansia untuk mengumpulkan bukti administratif yang kompleks secara mandiri adalah bentuk ketimpangan keadilan (access to justice).
“Sering kali korban terjebak dalam lempar tanggung jawab antara instansi agraria dan aparat penegak hukum. Alih-alih mendapatkan perlindungan cepat, aset tanah yang menjadi satu-satunya harta korban telanjur berpindah tangan atau beralih kepemilikan secara sah di atas kertas akibat celah hukum,” ucapnya.
Mengambil jalur perdata ke Pengadilan Negeri menuntut biaya operasional dan honorarium pengacara yang tidak sedikit. Bagi rakyat kecil, keadilan seolah menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki sumber daya finansial kuat.
“Kasus-kasus mafia tanah mengajarkan kita bahwa pencegahan sejak dini jauh lebih murah daripada proses pemulihan hukum yang panjang. Masyarakat diimbau untuk segera validasi keabsahan data fisik tanah ke kantor ATR/BPN terdekat dan hindari menyimpan dokumen asli di tempat yang rentan disalahgunakan,” ungkap Irwansyah.
Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan “hotline pengaduan”, melainkan harus menunjukkan transparansi progres penanganan kasus secara berkala agar tidak menjadi macan kertas.
“Negara harus hadir secara nyata untuk memotong rantai mafia tanah, bukan sekadar menyediakan prosedur administratif yang panjang, melainkan menjamin bahwa hak atas tanah rakyat dilindungi secara pro-aktif oleh hukum,” tutup Irwansyah. ( RED ).
