Home / Hukum

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:17 WIB

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Ditolak, DPR Deklarasikan Hormati Putusan MK

JAKARTA , SRN — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan sikap atas putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. MK secara resmi memutuskan bahwa gugatan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa parlemen sepenuhnya menghormati dan menerima keputusan lembaga peradilan konstitusi tersebut.

“Kami sudah mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya kami hormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan sudah jelas keputusan yang diambil. Kami sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu kita hormati keputusan MK tersebut,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/26).

Di sisi lain, publik turut menyoroti fakta persidangan mengenai temuan terkait ijazah setara SMA milik Wakil Presiden. Ketika dikonfirmasi mengenai pertimbangan hakim konstitusi yang tidak menemukan bukti ijazah setara SMA tersebut.

Dasco enggan memberikan tanggapan mendalam dan mengaku belum mempelajari berkas putusan secara menyeluruh. “Saya hanya mendengar keputusan yang sedikit,” tutur Dasco merespons pertanyaan wartawan di lokasi.

Dengan keluarnya putusan MK yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini, ketetapan hukum terkait syarat pendaftaran dan keabsahan pencalonan dalam Pemilu 2024 telah berkekuatan hukum tetap secara konstitusional. (MT)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kasus Suap SHGB Rp106,3 Miliar: KPK Tentukan Status Hukum 8 Tersangka, Kakantah Tangerang Masih Saksi

Hukum

 Kasus Korup MBG Dilimpahkan: Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 5 Tersangka Segera Disidang

Hukum

Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Dugaan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Hukum

Dugaan Korupsi Tata Kelola Migas Bekasi: Kejagung Geledah Sejumlah Kantor Dinas hingga Perusahaan Swasta

Hukum

KPK Resmi Hentikan Penyidikan Perkara Siman Bahar, Kusnadi, Budhi Sarwono, dan Indra Iskandar

Hukum

Kasus Ekspor Crude Palm Oil Wilmar Cs. Oknum Panitera dan Ketua PN Jakarta Selatan Ikut Terseret

Headline

KPK Periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Dugaan Suap Sertifikasi Tanah di Bogor

Hukum

Sempat Divonis Bebas, Buron Kasus Penipuan Akhirnya Ditangkap Tim Tabur Kejati Banten di Tegal

Contact Us