Bengkulu, suara Republik New com Selasa 10 November 2026 – Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Pimpinan Unit Kerja (PUK) NIBA 15 Kota Bengkulu dipersoalkan. SK tersebut dinilai tidak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, melanggar AD/ART FSP NIBA, dan diduga mengandung tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.
Dugaan itu mencuat setelah salah satu buruh bongkar muat di Gudang Alfamart yang berada di RT 01 RW 04, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang bernama *R. Sibarani mengaku namanya dicatut masuk ke dalam SK PUK NIBA 15 tanpa izin.
Padahal, R. Sibarani mengaku masih tercatat resmi sebagai anggota PUK NIBA 13 dan tidak pernah membuat surat pengunduran diri.

“Saya masih anggota PUK 13. Saya tidak pernah buat surat pengunduran diri, tidak pernah isi formulir PUK 15, tidak pernah diundang musyawarah. Tiba-tiba nama saya sudah ada di SK PUK 15. Data pribadi saya dipakai tanpa izin,” ungkap *R. Sibarani kepada media suara Republik New com.
Langgar UU 21/2000 dan AD/ART NIBA
Menurut R. Sibarani, pembentukan PUK 15 tersebut melanggar tiga aturan sekaligus:
Pertama, melanggar UU No. 21 Tahun 2000.
Melanggar asas keanggotaan serikat pekerja yang sukarela dan demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2000.
Pada Pasal 14 disebutkan seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja di satu perusahaan tanpa pernyataan tertulis, dan Pasal 17 mewajibkan pengunduran diri harus dengan pernyataan tertulis. Dalam kasus ini, korban tercatat di dua PUK tanpa pernyataan tertulis.
Kedua, melanggar AD/ART FSP NIBA.
Di dalam AD/ART FSP NIBA, untuk menjadi anggota baru wajib mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani persetujuan.
Tidak ada satu pasal pun di AD/ART FSP NIBA yang memperbolehkan pengurus mengambil data anggota dari PUK lama untuk menerbitkan PUK baru, walaupun masih satu federasi NIBA dan walaupun sudah koordinasi dengan kota, provinsi maupun pusat.
“Data PUK 13 itu milik anggota PUK 13. Walaupun sama-sama NIBA, tidak boleh dicomot untuk PUK 15 tanpa izin pemilik data dan tanpa surat pengunduran diri. Kalau dibolehkan, buat apa ada PUK 13 dan PUK 15? AD/ART sudah jelas wajib mengisi formulir terlebih dahulu tegas R. Sibarani.
Ketiga, diduga melanggar UU PDP.
Selain cacat prosedur organisasi, ia juga menilai ada dugaan pelanggaran UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU PDP melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh dan menggunakan data pribadi orang lain. Sedangkan Pasal 20 UU PDP mewajibkan pemrosesan data harus atas persetujuan pemilik data.
“Karena diduga sudah ada tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dan prosesnya tidak sesuai UU 21/2000 serta AD/ART FSP NIBA, saya minta DPC FSP NIBA dan Disnaker Kota Bengkulu segera membekukan SK PUK NIBA 15 No. KEP.03/PD-NIBA/BKL/X/2026,” tegas R. Sibarani.
Ia menegaskan kasus ini akan dilaporkan ke Polda Bengkulu Cq. Ditreskrimsus Subdit V Siber terkait dugaan pelanggaran Pasal 67 UU PDP dan dugaan pemalsuan surat Pasal 263 KUHP.
Hingga berita ini diterbitkan, saudara R. Sibarani meminta kepada Disnaker dan pihak terkait agar segera menindak tegas Ketua PUK NIBA 15 sesuai AD/ART FSP NIBA karena diduga PUK 15 melakukan perbuatan melawan hukum. ( S. Sitompul ).










