TANGERANG – Lembaga Bantuan Hukum Gerbong Keadilan Rakyat (LBH BONGKAR) menyoroti tajam munculnya 219 paket pengadaan barang dan jasa dengan total pagu anggaran mencapai Rp48,309 miliar pada RSUD Panunggangan Barat di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut dipicu oleh tayangan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang menunjukkan ketiadaan paket dari APBD Murni, namun tiba-tiba melonjak drastis pada APBD Perubahan (APBDP) dengan jadwal pemilihan yang menumpuk di penghujung tahun, yakni Oktober hingga November 2026.
Sekretaris Jenderal LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., menilai fenomena lonjakan anggaran dari nol paket murni menjadi puluhan miliar rupiah di APBDP tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai kematangan perencanaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Penumpukan jadwal pemilihan ratusan paket pada bulan November 2026 dinilai memberikan ruang waktu yang sangat sempit sebelum tutup buku akhir tahun.

“Perencanaan anggaran sektor kesehatan menyangkut hajat hidup dan keselamatan pasien, bukan sekadar kejar tayang serapan anggaran di akhir tahun. Ketika ratusan paket baru dieksekusi pada November, publik berhak mempertanyakan apakah ini murni kebutuhan pelayanan mendesak atau ada kepentingan tertentu di balik mepetnya waktu pelaksanaan,” ujar Irwansyah saat dimintai tanggapannya, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan penelusuran data pada SiRUP RSUD Panunggangan Barat Tahun Anggaran 2026, total 219 paket APBDP tersebut terbagi dalam beberapa metode pemilihan.
– 207 Paket E-Purchasing: Dijadwalkan seluruhnya pada November 2026, mencakup belanja kebutuhan kantor hingga alat kesehatan (alkes) bernilai besar seperti Inkubator Infant, Lampu Operasi, Electric Operating Table, UPS, serta Infant Radiant Warmer.
– 5 Paket Pengadaan Langsung (PL): Dijadwalkan pemilihannya pada November 2026, meliputi Penyempurnaan IPAL senilai Rp287.881.830 (RUP 68751034), Pemeliharaan Instalasi Gas Rp125.263.500 (RUP 68731166), Pemeliharaan Alat Radiodiagnostik Rp125.000.300 (RUP 68730670), Pemrograman Perangkat Lunak Tingkat II Rp37.037.250 (RUP 68736198), serta Konsultansi UKL dan UPL Rp36.618.500 (RUP 68736197).
– 7 Paket Metode Dikecualikan: Dijadwalkan pada Oktober 2026, yang di dalamnya selain tagihan rutin listrik (Rp90 juta), internet/TV berlangganan (Rp75 juta), air (Rp16,5 juta), telepon (Rp4,5 juta), dan BBM/pelumas (Rp9 juta), juga memuat Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik senilai Rp80.408.393 (RUP 68731003) serta Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Barang Rp5.250.000 (RUP 68736230).
Irwansyah menekankan perlunya pengujian atas ketepatan penerapan metode pemilihan tersebut, khususnya terkait dasar pengecualian pada paket jasa pemasangan instalasi dan pemeliharaan kendaraan, pemecahan ratusan item E-Purchasing, serta nilai paket Pengadaan Langsung seperti penyempurnaan IPAL yang mencapai Rp287,8 juta.
Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sendiri telah diatur ketat melalui kerangka Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP) serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
“Apabila proses kontrak, pengiriman alat medis, pemasangan, uji fungsi, hingga serah terima dipaksakan rampung secara administratif dalam waktu hitungan minggu di akhir tahun, risiko penurunan mutu pekerjaan dan ketidaksiapan infrastruktur pendukung seperti daya listrik ruangan maupun SDM operator sangat tinggi. Jangan sampai alat kesehatan mahal justru mangkrak karena belum siap dioperasikan,” tegasnya.
Selain risiko mutu dan kesiapan operasional, keterlambatan eksekusi pengadaan di penghujung tahun juga berpotensi memicu gagal serap yang berujung pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Hingga berita ini disusun, pihak manajemen RSUD Panunggangan Barat maupun Dinas Kesehatan Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar perencanaan dan urgensi penumpukan paket APBDP senilai Rp48,309 miliar tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pimpinan instansi terkait guna memperoleh hak jawab yang berimbang. (Red)










