Suararepubliknews.com , Tulungagung, -Dana hibah berupa uang yang tercatat dalam pembinaan kelembagaan dan manajemen paud di penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tulungagung tahun anggaran 2024 yang tertuang dalam peraturan bupati tulungagung no 16 tahun 2024 dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru yang diduga tidak melalui tahapan yang sudah ditentukan.
Hal tersebut terungkap ketika permintaan hearing yang di kirimkan oleh lsm badak akhirnya dikabulkan oleh komisi A dprd kabupaten tulungagung dengan menghadirkan bapeda,dinas pendidikan,inspektorat (13/03/2025), 14/03/2025.
Beberapa pelaksanaan dalam penjabaran tersebut dijelaskan oleh beberapa perwakilan yang mendampingi lsm badak.
Salah satunya susetyo nugroho yang akrab dipanggil yoyok rambut putih selaku plh pktp ketika menunjukkan beberapa bukti adanya hal tersebut dihadapan komisi A dan undangan lainnya.
‘Seperti yang diterima oleh tk kartini tenggur yang beralamat didesa tenggur kecamatan rejotangan,dana hibah berupa uang dalam pelaksanaannya untuk pembangunan ruang kelas baru sesuai arahan dari dinas pendidikan dari awal.Lebih parahnya lagi muncul surat penagihan pembayaran dari pembangunan tersebut yang dikeluarkan oleh cv al fatah dengan mencatut pejabat pembuat komitment (PPK) di dinas pu bina marga dengan disertai nomer kontrak perjanjian kerja’jelas yoyok.
Menanggapi adanya hal tersebut Harinto Triyoso salah satu anggota komisi A memberikan pernyataan yang mengejutkan bahwa dana hibah tersebut berasal dari beliau sebelum menjadi anggota dewan seperti sekarang.
‘Pengajuan dana hibah tersebut dalam prosesnya dari awal dari saya sebelum menjadi anggota dewan’jelas harinto triyoso.
Penjelasan secara teknis dijelaskan oleh perwakilan dari bapeda ketika menhadiri undangan hearing oleh komisi A DPRD kabupaten tulungagung atas permintaan dari lsm badak.
‘Sesuai peraturan yang berlaku hibah berupa uang maupun barang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan,pengadaan,pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana,serta monitoring dan evaluasi semisal untuk pembangunan gedung,ketika opd pemberi hibah tidak memiliki tenaga teknis dibidang tersebut bisa berkoordinasi dengan dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya’jelas bapeda.
Apa yang dinyatakan oleh bapeda ternyata bertolak belakang dengan pernyataan dari perwakilan dari dinas pendidikan yang hadir.
‘Kami sebelumnya memang mengumpulkan semua penerima hibah untuk diberi arahan termasuk memberi saran kepada lembaga agar mencari konsultan perencanaan dan konsultan pengawas sendiri serta tidak berkoordinasi dengan dinas teknis termasuk dinas pu’jelas kasi kelembagaan sumanto ketika diminta menjelaskan oleh komisi A.
Menanggapi adanya hal tersebut dengan tegas inspektorat tulungagung menjelaskan tugas dan wewenangnya tentang hibah.
‘Laporan yang kami terima termasuk pengawasan hanya sebatas dana hibah tersebut diterima oleh penerima dari opd yang memberikan,sehingga ketika dana hibah berupa uang dalam pelaksanaannya ternyata digunakan untuk pembangunan fungsi pengawasannya ada pada opd pemberi hibah dan anggota dewan yang memberikan hibah tersebut apabila berasal dari pokir’jelas tranggono.
Lebih lanjut tranggono juga menjelaskan dalam pelaksanaannya sudah sesuai atau tidak menjadi kewenangan pihak yang lainnya.
‘Bapeda dalam penjelasannya sudah sangat jelas,pelaksanaannya sudah sesuai tahapan yang berlaku atau tidak ditambah lagi monitoring dan evaluasi pada pekerjaan kontruksi banyak item yang harus dilengkapi dan harus dilakukan oleh dinas teknis semisal dinas pu yang memiliki tenaga teknis dibidang tersebut’pungkas tranggono…. Yl/kbt
