Home / Daerah

Sabtu, 15 November 2025 - 17:15 WIB

Kejanggalan Anggaran di Balik Proyek Penanganan Longsor

LAMPUNG BARAT, SRN – Dugaan praktik korupsi berupa mark-up kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Temuan dilokasi Proyek penanganan longsor (RBA.3) berupa pembangunan siring beton dan rabat beton di bahu jalan, tepatnya di Jembatan Seranggas, Kecamatan Balik Bukit, kini menjadi sorotan tajam karena nilai anggarannya yang dinilai tidak masuk akal.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Sattya Alam Kencana dengan nilai kontrak fantastis Rp733.404.000 ini dicurigai telah terjadi penggelembungan biaya. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar; masyarakat setempat dan pekerja lokal yang dikonfirmasi dapat merincikan bahwa biaya riil material dan upah tidak sebanding dengan angka kontrak yang telah ditetapkan.

Kontraktor Bungkam, Pejabat PUPR Lindungi?

Ketika awak media mencoba meminta konfirmasi kepada Agus, selaku pemilik CV Sattya Alam Kencana, ia menolak mengangkat telepon (WhatsApp Call). Sikap menghindar ini semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam proyek tersebut.

Di sisi lain, Hermanto, Kabid PUPR Bidang Bina Marga, bukannya memberikan klarifikasi transparan, justru memberikan pembelaan yang terkesan menutupi. Ia menyatakan bahwa dana tersebut sudah melalui “perhitungan sedemikian rupa” dan sudah termasuk pajak.

“Pembelaan PUPR yang hanya berlindung di balik kata ‘perhitungan’ tanpa mau membuka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah indikasi kuat adanya upaya menghalangi transparansi. Rp733 Juta untuk siring dan rabat beton kecil adalah angka yang harus dibuktikan, bukan hanya dibenarkan,” tegas aktivis dimasyarakat.

Tuntutan Keadilan dan Tantangan untuk APH

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dugaan mark-up ini berpotensi merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Masyarakat kini secara lantang menuntut Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera:

Baca Juga  Insiden pengamanan konflik antar Desa, Bhabinkamtibmas Polsek Kormomolin Alami Luka Akibat Panah

Mengaudit forensik dokumen HPS/RAB proyek.

Melakukan penghitungan volume fisik dan membandingkan harga satuan dengan harga pasar yang berlaku. Memeriksa adanya potensi kolusi antara Kabid PUPR Hermanto dan penyedia jasa (CV Sattya Alam Kencana) yang terkesan saling berpihak.

Kasus ini menjadi tantangan nyata bagi APH di Lampung Barat untuk membuktikan komitmen mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Keengganan pihak terkait untuk transparan harus menjadi pintu masuk bagi penyidikan pidana. (red)

Share :

Baca Juga

Daerah

Tebar Keceriaan, Satgas Damai Cartenz Bermain Bola Bersama Anak-anak Puncak Jaya

Daerah

Buka Muktamar Hima Persis, Kapolri Ajak Jaga Nilai Persatuan-Kesatuan

Daerah

Manfaatkan Lumpur Banjir, Kapolda Aceh Serahkan Ribuan Karung Tanam Untuk Masyarakat Aceh Tamiang

Daerah

Rumah Terendam, Tugas Tetap Jalan: Trauma Healing Mabes Polri Hadir untuk Personel Polres Aceh Tamiang

Daerah

Safari Ramadhan Pangdam IV/Diponegoro Pererat Silaturahmi Bersama Prajurit Korem 071/Wijayakusuma

Daerah

Tim Basket SMA KTB Sabet Juara 1 Turnamen Pakuwon Sport 3 on 3 Basketball U16

Daerah

Problematika Penyelesaian Sengketa Tambang Di Raja Ampat Melalui Hukum Adat

Daerah

Satgas Operasi Damai Cartenz Sambangi Mama-mama di Distrik Kulirik, Puncak Jaya

Contact Us