Dalam diskusi tersebut, para bupati atau perwakilannya memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang berjalan. Wakasatgas mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi, sekaligus memberikan saran, solusi praktis, serta arahan koordinasi lintas instansi guna mempercepat penyelesaian di lapangan.
Berdasarkan data, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di empat desa, yakni Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa. Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit telah selesai dibangun dengan pendanaan Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, telah rampung 88 unit yang didanai BNPB.
Di Desa Simatohir, direncanakan 134 unit huntara dan saat ini telah selesai 78 unit. Adapun di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, direncanakan pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR, dengan target 145 unit rampung pada Februari 2026. Untuk huntara mandiri di Tapanuli Selatan, dari target 133 unit, telah selesai dibangun 64 unit yang didanai BNPB.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi agar di setiap lokasi huntara dilengkapi tempat ibadah, taman bermain, serta tambahan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Wakasatgas memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait.
Sementara itu, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan sebanyak 106 unit dan seluruhnya telah rampung, terdiri dari 67 unit rusunawa, 15 unit huntara di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon.
Dalam diskusi juga diusulkan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Wakasatgas mengarahkan agar bupati menyampaikan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR dengan tembusan kepada pejabat terkait.
Selain itu, dibahas pula penanganan pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana pembangunan huntara belum berjalan meski lahan telah disiapkan. Permasalahan pembangunan jalan dan jembatan akibat bencana juga disampaikan, yang belum masuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakasatgas meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti agar dapat dimasukkan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. ( red ).
#tniprima
#tnirakyatkuat
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
