Home / Jakarta

Kamis, 4 Juni 2026 - 07:32 WIB

Sempat Dicari Penyidik, Wamen Imipas Silmy Karim Akhirnya Datangi Gedung KPK Pasca OTT Imigrasi Jakbar

JAKARTA, SRN – Eskalasi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang Kantor Imigrasi Jakarta Barat memasuki babak baru. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/6/2026) malam.
Kehadiran mantan Dirjen Imigrasi tersebut terjadi setelah namanya santer disebut tengah dicari oleh penyidik lembaga antirasuah guna pengembangan penyidikan.

Respons kooperatif di tengah pusaran kasus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan Silmy Karim ke markas KPK dinilai sebagai langkah kooperatif untuk memberikan klarifikasi langsung. Sebelumnya, KPK secara aktif memburu keberadaan sang Wamen guna menggali keterangan lebih dalam terkait rangkaian OTT yang menjerat sejumlah pejabat teras di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pencarian terhadap Silmy Karim memang berkolerasi kuat dengan rangkaian operasi senyap yang digelar di wilayah Jakarta Barat.

> “Pencarian terhadap Silmy masih berkaitan dengan rangkaian OTT yang dilakukan di Jakarta Barat. KPK juga mengimbau seluruh pihak yang dibutuhkan keterangannya agar bersikap kooperatif,” ujar Budi Prasetyo kepada awak media, (3/6/26)

Petinggi Imigrasi Jakarta Barat ikut diamankan. Kasus ini menarik perhatian publik secara luas mengingat skala operasi yang dilakukan oleh KPK cukup masif. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindak KPK dilaporkan telah mengamankan belasan orang yang diduga terlibat kuat dalam praktik rasuah.

Salah satu figur kunci yang ikut dicokok dalam operasi tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik KPK masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan, termasuk mendalami sejauh mana keterlibatan serta aliran dana yang menjadi objek dalam OTT kali ini. Publik kini menunggu status hukum resmi yang akan diumumkan oleh KPK dalam konferensi pers mendatang. (*)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Genderang Perang Ekonomi dan Seruan Penegakan Hukum: Momentum Kebangkitan Nasional

Jakarta

Sinyal Merah di Balik Piring Makan Gratis: Mengendus Celah Korupsi Program MBG

Jakarta

Tragedi Kemanusiaan di Trotoar: Menggugat Arogansi Aparat Terhadap Penjual Es Spons

Jakarta

Bakamla RI – Korea Coast Guard Selamatkan 8 ABK WNI dari Dugaan TPPO di Korsel

Jakarta

Memahami Posisi Yuridis dan Realisme Geopolitik Atas Polemik Misi Gagal GFS

Jakarta

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi: Usulan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Justru Kemunduran Reformasi

Jakarta

Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan Untuk Pembangunan Nasional

Jakarta

Kapolri Perintahkan Divpropam, Tes Urine Serentak Seluruh Personel Polri menjaga Integritas

Contact Us