TANGERANG, SRN – Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (STS) Sudirman terus dipercepat. Untuk memastikan seluruh persyaratan teknis, administratif, dan koordinasi lintas instansi terpenuhi sebelum memasuki tahapan konstruksi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menggelar Rapat Koordinasi Penyiapan Readiness Criteria Pembangunan STS Sudirman Kota Tangerang, yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti. Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Wali Kota serta perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh tahapan persiapan pembangunan STS Sudirman berjalan sesuai target waktu. Berbagai aspek kesiapan dibahas secara menyeluruh, mulai dari koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, penyelesaian dokumen perencanaan, hingga kesiapan pengadaan lahan sebagai bagian dari readiness criteria proyek.
Dalam pembahasan tersebut, Bappeda bersama perangkat daerah menyusun langkah percepatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait penyerahan aset Jalan Sudirman kepada Pemerintah Pusat, koordinasi dengan Kementerian Hukum mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah pusat, koordinasi dengan PT KAI terkait jalur perlintasan kereta api, serta inventarisasi dan rencana relokasi utilitas bersama PLN, Telkom, dan PDAM.
Selain itu, DPUPR dan Dishub memaparkan progres penyusunan dokumen teknis pembangunan. Pembahasan meliputi penyelesaian review Detail Engineering Design (DED), penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), pelaksanaan ekspose pendahuluan DED, koordinasi utilitas, hingga target finalisasi DED pada Oktober 2026. Rapat juga membahas tahapan appraisal lahan, persiapan pembebasan lahan, serta penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih rinci agar setiap tahapan dapat berjalan tepat waktu.
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, menekankan pentingnya penyusunan jadwal pelaksanaan yang detail dan realistis agar seluruh proses pembangunan dapat dikendalikan secara optimal.
“Schedule ini harus disusun sedetail mungkin. Tolong dicermati kembali setiap tahapan dan waktunya agar tidak saling bertabrakan. Mulai bulan ini seluruh proses pendahuluan harus sudah berjalan, termasuk penyusunan surat-surat pendukung dan koordinasi dengan kementerian maupun instansi terkait.
Dengan kesiapan yang matang, target pembangunan STS Sudirman dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Yeti.
Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Hukum menjadi salah satu perhatian penting karena sebagian lahan yang akan dimanfaatkan merupakan aset pemerintah pusat. Oleh sebab itu, mekanisme kerja sama nantinya akan dilakukan antar kementerian, mengingat ruas jalan tersebut direncanakan menjadi jalan nasional. Di sisi lain, proses sosialisasi kepada masyarakat, appraisal, hingga pembebasan lahan juga perlu dipersiapkan sejak dini agar tidak menghambat tahapan konstruksi pada tahun mendatang.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh readiness criteria pembangunan STS Sudirman dapat dipenuhi secara komprehensif. Sinergi antarperangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya infrastruktur strategis yang akan meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan mendukung mobilitas masyarakat di Kota Tangerang. (ADV)
