Lebak, Suararepubliknews – Berlarut-larutnya konflik di Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten, telah mencapai titik kritis, dengan Musyawarah Khusus Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang gagal dilaksanakan pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kegagalan Musdes ini disebabkan oleh protes warga yang hadir dan menolak Musdesus yang digelar desa, serta tamu undangan yang tidak memenuhi Kuorum.
Ratusan Warga Desa Kerta Turun ke Jalan
Ratusan warga Desa Kerta memadati lokasi Musdes, menuntut perubahan dalam kepemimpinan desa.
Mereka menuntut agar Ricki Zaenal Abidin tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Kerta dan meminta adanya Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk memimpin desa sementara waktu. Ungkapan-ungkapan protes warga pun bermunculan, terutama terhadap Camat Banjarsari.
Suasana Memanas
Suasana Musdes sempat memanas ketika warga yang hadir mulai berteriak-teriak menuntut perubahan dalam kepemimpinan desa.
Mereka menolak kehadiran Ricki Zaenal Abidin sebagai Kepala Desa Kerta dan menuntut agar ia segera diganti. Suara-suara keras dan tuntutan yang tegas membuat suasana menjadi tegang.
Camat, Kapolsek, dan Danramil Keluar dari Meja
Camat Banjarsari, Kapolsek Banjarsari, Danramil 0312/Banjarsari, dan Kepala Desa, telah duduk di meja yang telah disediakan, namun akhirnya mereka satu persatu keluar dari meja tersebut karena tidak dapat melanjutkan Musdes akibat protes warga yang terus meningkat. Hal ini membuat Musdesus gagal dilaksanakan.
Protes Warga
Warga Desa Kerta menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan
“Masyarakat tidak menolak Musdesus atau Musdes Program Strategis Nasional Koperasi Merah Putih (KMP), tapi masyarakat tetap menolak kepemimpinan Ricki Zaenal Abidin di Desa Kerta.”
Mereka menuntut perubahan dalam kepemimpinan desa dan meminta agar Ricki Zaenal Abidin tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Kerta.
Kritik Pedas
Salah satu warga bahkan mengeluarkan kritik pedas terhadap Camat Banjarsari, “Tolong Pak Dedi, bawa Camat Banjarsari ke barak militer karena dia nakal!” serunya.
Kritik ini menunjukkan betapa frustrasinya warga dengan kinerja pemerintah desa dan kecamatan.
Pengumuman Ketua BPD
Ketua BPD Kerta akhirnya mengumumkan bahwa Musdes untuk Desa Kerta gagal dan di pending sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Ia juga mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua BPD untuk kedua kalinya. Pengumuman ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan di Desa Kerta dan betapa sulitnya mencari solusi.
Membangun Jembatan Dialog
Untuk menyeberangi jurang perbedaan dan membangun masa depan yang lebih baik, pemerintah perlu membuka pintu dialog yang luas dengan warga, mengangkat Pj Kepala Desa yang dapat membawa perubahan positif, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan desa.
Dengan demikian, diharapkan permasalahan di Desa Kerta dapat diselesaikan dan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (Iwan H)
