Tulungagung, Suararepubliknews , Suararepubliknews.com – Banyak lembaga pendidikan di kabupaten Tulungagung tahun 2024 yang mendapatkan bantuan berupa hibah uang untuk pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD.
Hal tersebut juga tertuang dalamPeraturan bupati no16 th 2024 tentang hibah keuangan akhir tahun 2024 APBD kabupaten Tulungagung, 17/02/2025,.
Beberapa lembaga bahkan bisa mendapatkan hibah tersebut dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah untuk pembinaan kelembagaan dan manajemen paud.
Adanya hal tersebut membuat beberapa lembaga swadaya masyarakat yakni LSM CAKRA dan LSM BADAK melakukan penelusuran kebeberapa lembaga yang menerima dana tersebut untuk mengetahui seberapa besar lembaga tersebut dan seperti apa pengelolaan selama ini sehingga membutuhkan dana yang lumayan besar untuk pembinaannya.
Salah satu yang lembaga yang didatangi TK DHARMA WANITA 1 BANARAN yang mendapatkan dana hibah uang mencapai 150 juta ditahun 2024.
Berdasarkan pernyataan dari salah satu pengurus lembaga tersebut dana yang didapat bukan untuk pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD melainkan untuk pembangunan ruang kelas baru.
“Awalnya kami semua dikumpulkan didinas untuk diberi petunjuk bahwa dana tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru.Sehingga begitu menerima dana tersebut langsung kami berikan ke yayasan dan dilanjutkan dengan pembangunan,selama proses pembangunan pihak dinas juga melakukan monitoring sampai 2 kali”,jelas salah satu pengurus lembaga tk dharma wanita 1 banaran
Lantas bagaimanakah tanggapan dinas pendidikan mengetahui adanya dana hibah yang dikhususkan untuk pembinaan kelembagaan dan manajemen paud tetapi digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru.
Ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke bidang PAUD dan Dikmas di dinas pendidikan ternyata sudah sepengetahuan dinas.
Jumrotin Spd,Mpd. selaku kepala bidang Paud dan Dikmas yang didampingi Nurpito menjelaskan terkait adanya hal tersebut ketika ditemui diruangannya (17/02/2025)
“Dana tersebut berasal dari pokir salah satu anggota dewan yang sejak awal sudah sesuai dengan pengajuan untuk pembangunan dan juga sudah sesuai dengan yang dimasukkan oleh Bapeda”,jelas nurpito enggan menyebutkan nama salah satu anggota dewan yang memberikan pokir tersebut.
Menanggapi adanya hal tersebut Muhammad ikhsanul selaku sekretaris lsm badak menyatakan perlu sekiranya hal tersebut didalami lebih jauh karena bukan hanya 1 lembaga tetapi banyak lembaga yang mendapatkan dana hibah yang sama bahkan ada beberapa yang nilainya cukup besar.
“Bagaimana pembinaan bisa disamakan dengan pembangunan ditambah lagi dana hibah berupa uang yang sudah jelas diterima tanpa harus membayar pajak sedangkan pembangunan gedung harus melalui banyak tahapan mulai perencanaan,penentuan spesifikasi yang harus melibatkan dinas teknis misal dinas PU,apalagi dana tersebut sumbernya jelas dari APBD kabupaten Tulungagung bukan dari uang pribadi”,jelas muhammad ikhsanul.
Bahkan menurut Totok yulianto penasehat lsm cakra banyak kecurigaan muncul ketika laporan dan pelaksanaan yang tidak sama.
“Bisa saja gedung tersebut nantinya akan bisa dilakukan pembinaan untuk bisa bekerja lebih baik atau hal tersebut diduga dilakukan untuk menghindari proses yang berbelit dan pajak yang harus dibayar ketika dimasukkan dalam proses kontruksi”,jelas totok yulianto.
Bahkan totok juga menyayangkan banyak pihak yang mengetahui tetapi terkesan diam saja.
“Apa yang tertulis dalam peraturan bupati no 16 tahun 2024 lampiran 3 APBD tentang hibah keuangan sudah sangat jelas,beberapa hal yang patut digaris bawahi dengan adanya hal itu salah satunya indikasi menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa karena untuk hibah barang atau bangunan sudah ada pada lampiran IV.Apalagi yang dilaksanakan sudah tidak bisa digolongkan pada pengadaan swakelola.Inilah Salah satu gambaran perlakuan Dinas terkait dalam melaksanakan APBD yang sudah ditetapkan selain DPRD dalam fungsi pengawasannya juga sudah hilang atau diduga sekalian ikut bermain kalo memang bantuan keuangan tersebut merupakan pokir”,pungkas totok yulianto….yl/yps/kbt
